Ekonomi Politik Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Penentuan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing dan Implikasinya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Semarang)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan program migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital pada penyiaran televisi sejak tahun 2008. Sebagai anggota dari International Telecommunication Union (ITU) maka Indonesia melakukan migrasi analog ke digital secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2018 seluruh wilayah Indonesia sudah menggunakan teknologi digital broadcasting. Persoalan yang mengemuka dari kebijakan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) yang melahirkan kebijakan penentuan LP3M dan LP3S.Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan semangat Undang-Undang Penyiaran sehingga DPR meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan penentuan ini hingga DPR mengesahkan revisi UU Penyiaran. Mantan praktisi media televisi yang tergabung dalam Institute of Community and Media Development (Incode) juga telah mendaftarkan permohonan uji materi peraturan TV digital pada tanggal 23 Juli 2012 ke Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Fenomena tersebut di atas dikaji dengan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan paradigma kritis untuk memahami bagaimana dinamika pergulatan ekonomi politik dalam proses implementasi kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital, dan bagaimana implikasinya bagi televisi lokal khususnya dalam mensejajarkan diri dengan televisi swasta nasional sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M). Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik dan strukturasi Anthony Giddens. Hasil temuan penelitian adalah terdapat dinamika ekonomi politik dalam kebijakan migrasi penyiaran analog digital, yang dibuktikan dengan tidak adanya ruang bagi demokratisasi penyiaran televisi melalui Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011. Digitalisasi penyiaran yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menata sistem penyiaran agar lebih demokratis, ternyata hanya melanggengkan dominasi lembaga penyiaran swasta nasional. Kebijakan yang melahirkan penentuan LP3M dan LP3S adalah kebijakan yang dinilai cacat hukum prosedural dan bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Adapun Implikasi kebijakan migrasi penyiaran ini bagi lembaga penyiaran swasta lokal di Semarang adalah adanya aset yang mubazir karena pemancar analog yang dimiliki tidak akan bisa digunakan lagi, ketentuan sewa yang memberatkan bagi televisi lokal karena melahirkan relasi yang timpang atau asimetris dalam struktur ekonomi politik dan sosial. Termarginalisasinya televisi lokal menyebabkan tidak memiliki bargaining position yang kuat sebagai penyewa pada lembaga penyiaran swasta nasional yang memiliki ijin sebagai LP3M, diversity of ownership dan diversity of content di era digital tidak mungkin terjadi karena hanya dikuasai oleh kelompok pemilik modal besar. Kata kunci : migrasi penyiaran, digital broadcasting, free to air. ABSTRACT The government through ministry communication and informatics has launched program migration from analog technology to digital technology on broadcasting television since 2008. As member of the international telecommunication union (ITU ) then Indonesia do migration from analog to digital broadcasting gradually and targeted in 2018 the entire territory of Indonesia is already using digital technology broadcasting. Issues emerging from this policy is the Government Regulation number 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 about The Digital TV Broadcasting Terrestrial Reception free to air that gave the policy determination LP3M and LP3S.This policy is considered to be contrary to the spirit of the broadcasting legislation, so that the DPR called on the Government to stop the policy until the House of Representatives endorsed revisions to the broadcasting legislation. Former television media practitioners who are members of the Institute of Community and Media Development (Incode) has also registered the application for digital TV rules material test or judicial review on July 23, 2012 to the Supreme Court (MA). Qualitative research uses descriptive case study approach with critical paradigm is purpose to understand how the dynamics of political economy strife in the process of migration policy implementation analogue to digital broadcasting, and how its implications for local television in particular to align themselves with the national private television as Broadcasting Organizers Multiplexing (LP3M). The theory used are a political economy theory and theory of Structuration Anthony Giddens. Results of the research findings is the lack of space for the democratization of television broadcasting through Ministerial Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011. Digitization of broadcasting that should give the opportunity to the Government to organize the broadcasting system to make it more democratic, it turns out only perpetuate the dominance of national private broadcasters even implementation of this policy will be able to turn off local and community broadcasting. Government Regulation that gave to the policy determination LP3M and LP3S, is assessed as flawed procedural law and contrary to the Broadcasting Act No. 32/2002. Policy implications of migration of this broadcasting for local private broadcasters in Semarang is the existence of redundant assets because the analog transmitter will not be used again, the provisions of the lease are damning for the local television asymmetrical relationship in political and socio-economic structure, and because of marginalization, local television has no bargaining position as a tenant at LP3M, diversity of ownership and diversity of content will not exist more in digital era because of the power domination from large capital owner. Key word : broadcasting migration, digital broadcasting, free to air.