IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM STASIUN JARINGAN DALAM INDUSTRI PENYIARAN TELEVISI DI KOTA SEMARANG

Abstract

UNIVERSITAS DIPONEGORO MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM STASIUN JARINGAN DALAM INDUSTRI PENYIARAN TELEVISI DI KOTA SEMARANG Abstrak Kontroversi amanat Sistem Stasiun Jaringan dalam UU penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menjadi latar belakang penelitian ini. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencoba menyajikan realitas empiris menyangkut implementasi kebijakan Sistem Stasiun Jaringan dalam industri penyiaran televisi di kota Semarang. Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas topik yang dibahas adalah metode Studi Kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan adanya tarik-ulur dan benturan kepentingan antara berbagai pihak sebagai aktor yang terlibat dalam kebijakan, serta telah terjadi saling mempengaruhi (interplay) antara kekuatan struktur dengan kekuatan agency, sehingga pada akhirnya implementasi kebijakan Sistem Stasiun Jaringan menjadi tidak ideal. Kebijakan televisi nasional yang semuanya lebih memilih mendirikan badan hukum lokal sendiri daripada bermitra dengan televisi lokal eksisting yang dilegitimasi pemerintah, memunculkan ketidak adilan bagi televisi lokal karena daya saing yang tidak cukup kuat. Tidak idealnya implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan dapat berimplikasi pada tidak tercapainya prinsip diversity of content dan diversity of ownership, padahal kedua prinsip keberagaman tersebut menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta mampu memenuhi kepentingan publik. Karena itulah disarankan perlu adanya advokasi dan gerakan untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan koridor yang benar, serta mendorong para regulator harus bisa bersikap tegas dalam implementasi kebijakan. Key Words : Kebijakan Penyiaran, Televisi, Prinsip Keberagaman UNIVERSITAS DIPONEGORO MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA IMPLEMENTATION OF NETWORK STATION SYSTEM POLICY IN TELEVISION BROADCASTING INDUSTRY ON SEMARANG Abstract This research based on controversies of Networking Station System that regulated in the Broadcastinging Law Number 32 year 2002 about Broadcasting. Specifically, this research attempt to present empirical reality concerned to policy implementation of Network Station System in television broadcasting industry in Semarang. The method that used to decribes the research topic is Case Study method. Meanwhile the approach used as the rationale groundwork of the study is critical political-economy approach. The eventual result of this study reveal the presence of interest clash and compromise between many party as an actor that involved in the policy process. This study also found interplay between structure power and agency power that eventually make the implementation of Network Station System policy become far of ideal. National television policy that choose to build their own corporation rather than develop partnership with the existing local television, a policy that legitimated by the government, result in injustice for the local television due to their limited competitiveness. The far the implementation of Network Station System from its ideal principle could implicate on it’s failure to reach the principle of diversity of content and diversity of ownership, whereas the both diversity principals become the basis principal that should be used not only to build a healthy competitive system between Broadcasting institution, but also to serve and fulfill public interest. According to this, the study suggest the needs of actions to oversee the policy implementation, so that it could work in the right corridor, and encourage the regulators to act firm in guard the policy implementation. Key Words : Broadcasting Policy, Television, Principal of Diversity