PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus: Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang)

Abstract

ABSTRAK Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Semarang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini bermunculan perumahan-perumahan dengan penduduk pendatangnya secara pesat yang tumbuh berdampingan dengan pemukiman penduduk asli. Perbedaan karakteristik masyarakat itu kemudian muncul dalam mengelola dana Kontigensi yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang sebagai bantuan langsung kepada masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dan tingkat partisipasinya pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan penduduk pendatang/perumahan (RW IV) di Kelurahan Gedawang dalam mengelola dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di kedua pemukiman tersebut, dengan menampilkan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Proses analisis yang dilakukan meliputi analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasi yang dilakukan pada kedua pemukiman tersebut. Dengan pendekatan penelitian dan proses analisis terungkap bahwa di RW I bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa tenaga diwujudkan dengan kerja bakti pembangunan jalan sendiri (swakarya) dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap perencanaan dengan pelibatan warga dalam penyusunan Proposal pada pertemuan ‘Jumpa Warga’ serta tingkat partisipasi (menurut teori Tangga Partisipasi Nabeel Hamdi) sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh (tertinggi), sedangkan di RW IV bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa dana diwujudkan dengan kerelaan warga membayar iuran Rp.25.000,-/bulan untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana/sosial dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap pembangunan dengan kerelaan warga membayar iuran pembangunan Rp.100.000,-/KK (swadana) serta tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi (cukup tinggi). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RW I dengan karakteristik masyarakat yang homogen, sederhana dan ‘guyub’, tingkat partisipasi sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh karena dana Kontigensi dikelola dengan melibatkan warga mulai tahap perencanaan dalam penyusunan Proposal dan rencana teknisnya dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan dilaksanakan dengan kerja bakti (swakarya). Namun karena di4 laksanakan swakarya, maka kualitas hasil pembangunan kurang memenuhi persyaratan teknis. Sedangkan di RW IV dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan sudah mapan, tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana Kontigensi pada tahap perencanaan/- penyusunan Proposal dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan diserahkan kepada pemborong. Dalam hal ini kualitas hasil pembangunan telah memenuhi persyaratan teknis jalan. Berdasarkan hal itu, maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang, bahwa dengan karakteristik masyarakat seperti RW I, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan namun harus ada bimbingan teknis sehingga hasilnya dapat memenuhi persyaratan kualitas jalan. Sedangkan pada perumahan dengan karakteristik masyarakat seperti RW IV, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan/ perbaikan karena jalan sudah tersedia dan iuran warga (dana) tidak terlalu besar. Kata kunci: peran serta masyarakat, dana Kontigensi, tingkat partisipasi, Kota Semarang.