PELAYANAN AIR BERSIH MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA (Studi Kasus: PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran)

Abstract

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan sumbangan berarti bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan ekonomi dan dalam prosesnya membangun kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Namun dalam penyediaan infrastruktur sebagai barang publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melibatkan peran-peran stakeholders, misalnya melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta. Salah satu infrastruktur yang sangat penting saat ini adalah penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. PDAM sebagai satu-satunya badan usaha milik Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat pengeluaran biaya operasi yang tinggi, beban pinjaman hutang, inefisiensi manajemen dan beban-beban keuangan lain dari Pemda. Dalam penelitian ini kemitraan antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran, dijadikan studi kasus untuk lebih memahami praktek pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Swasta dalam penyediaan pelayanan air bersih bagi kebutuhan industri yang belum tertangani oleh PDAM. Sebagai sumber air baku adalah Sungai Tuntang dengan debit pengambilan maksimum 250 liter/detik dan model kemitraan menganut skema BOT (Built, Operate, Transfer) dengan masa konsesi 27 tahun. Hasil identifikasi masalah mengindikasikan kemitraan ini kurang menguntungkan pihak swasta serta penyediaan air bersih ini kurang diminati oleh industri yang merupakan sasaran konsumen terbesar, sehingga kemitraan pemerintah swasta tidak saling menguntungkan dan diperkirakan tidak dapat berkelanjutan. Hasil survei minat industri memperlihatkan hanya 23,3% yang cukup berminat dan selebihnya 76,7% sama sekali tidak berminat. Rendahnya minat industri disebabkan oleh ketersediaan sumber air alternatif (air bawah tanah) yang sudah mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya, disamping besaran tarif air yang diberlakukan lebih mahal dibandingkan dengan retribusi pengambilan air bawah tanah. Untuk mengatasi kedua faktor yang mempengaruhi minat tersebut adalah melalui campur tangan Pemerintah, misalnya dalam bentuk pembuatan peraturan yang membatasi pengambilan air bawah tanah oleh industri, sementara besaran tarif yang berlaku disesuaikan dengan besaran tarif sesuai kemauan membayar industri dengan memperhitungkan besaran tarif pemulihan biaya, sehingga industri secara sukarela atau terpaksa mau mengkonsumsi air bersih ini. Bila kedua hal tersebut dilaksanakan akan menaikkan produksi air dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan air juga meningkat, sehingga usaha ini akan mendatangkan profit wajar yang menjadi tujuan utama sektor swasta menanamkan investasi. Dengan demikian kemitraan pemerintah swasta ini dapat saling menguntungkan dan dapat berkelanjutan. The adequate infrastructure providing will give meaningful contribution to the economic growth acceleration, the productivity improvement, the economic tenacity strengthening and – in the process – building the life quality better. However in the infrastructure services – as public goods, which is becoming government responsibility, has faced on the government budget limitation. A new approach to solve this problem is to involving the stakeholders’ roles, for example by means of Public-Private Partnership. One of the most important infrastructures today is water supply for it concerning human basic needs. PDAM as a single government business company in providing water supply for public is still on the concerning condition because of high operational cost, debt loan burden, management inefficiency and other financial burden from local government. In this research, the partnership between PDAM of Semarang regency and PT. Sarana Tirta Ungaran becoming a case study to understanding more about the Public-Private Partnership implementation on providing the water supply. The water supply services in this partnership addressed more on the industrial needs, which does not optimally handled yet by PDAM. As standard water source in this case is surface water of Tuntang River with maximum intake debit is 250 litters/second. As for the partnership model used in this case is adopting the scheme of BOT (Built, Operate, and Transfer) with concession term of 27 years. From the problems identification, it indicated that this partnership was less beneficial and estimated cannot be continued. Survey result of the industrial interest – to subscribe the water supply services – shows only 23,3% who quite interest, and the rest 76,7% of them is not interest at all. This low interest to consuming water supply services has caused by the availability of alternative water sources (underground water) factor that is adequate in both quantity and quality, beside because of the service tariffs is more expensive than underground water intake retribution. To overcome these two factors affecting industrial interest is by governmental interference, for example in the form of regulation stipulation that limiting the underground water intake by industry. As for the tariffs level prevailed has to be adapted to the industry willingness to pay by reckoning the cost recovery tariffs, therefore industries become voluntary or perforce to consume this water supply services. If these two things could implemented well, it will increase water production and earnings obtained from water sales, therefore this institution will gain proper profit – which becoming the main purpose of private sector to invest. Thus, this Public-Private Partnership can give mutually benefit and continued.