MEDIASI KONFLIK PENANGANAN KERUSAKAN PANTAI (Studi Kasus Penanganan Abrasi Pantai Kuta Bali)

Abstract

Kuta Beach conflict is related with abrasion involving beach safety project parties, in this case PU Bali and Kuta communities with difference views. The conflict was resolved by mediation facilitated by mediator that has a role to realize agreement. This study is aimed to examine conflict dynamics, and environmental aspects can be accommodated in the mediation. This study is a reconstruction of Kuta Beach conflict resolution from 1998 to 2004. The approach used in this study is qualitative method. Data collection was conducted by tracking of Kuta Beach project documents and in-depth interview with several key informants. The informants as a study sample are selected by purposive sampling technique. Data analysis use narrative focused on story structure or conflict resolution narration. The results show that Kuta Beach conflict caused difference interests, values and understanding about abrasion and handling pattern. Primary parties are Bali PU Department, Kuta communities and hotels management in Kuta. The secondary parties are Bapedalda of Bali Province, Badung Government and Seminyak and Legian communities. The mediation was conducted by a set of formal and informal meetings involving mediators such as Pratista, Parum Samigita, and GUS. The mediation results were initial agreement and supported by field visit (one time), and meetings to establish the agreement about conflict resolution options. The agreement results then were revised because operational and maintenance costs that must be incurred by government. The final agreements determine that abrasion handlings are using revetment and sand nourishment that are considered environmentally friendly. Besides, landscaping is an effort to manage coastal such as making walkway, public space and planting. Sub merged breakwater usage is accompanied by coral transplantation as an effort to rehabilitee coral reef in Kuta Beach as a source of white sands and natural barrier. This study recommended that in beach damages problem management, the government should involve mediator because beach environment has many conflict sources potential. Mediation can help in achieving comprehensive agreement that related with the impact or the source of beach damage. Konflik Pantai Kuta menyangkut pertentangan pola penanganan abrasi antara pihak proyek pengamanan pantai PU Bali dengan masyarakat Kuta. Konflik diselesaikan melalui mediasi dibantu oleh mediator yang berperan dalam mewujudkan kesepakatan. Studi ini dilakukan untuk menelusuri dinamika konflik dan aspek-aspek lingkungan dapat diakomodasikan dalam mediasi. Penelitian ini merupakan rekonstruksi penyelesaian konflik penanganan Pantai Kuta dari tahun 1998 sampai 2004. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen proyek Pantai Kuta dan wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber. Nara sumber sebagai sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis naratif yang berfokus pada struktur kisah atau narasi penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Pantai Kuta disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai serta pemahaman menyangkut abrasi dan pola penanganannya. Pihak utama (primary parties) antara lain adalah Dinas PU Bali, masyarakat Kuta dan pengelola hotel-hotel di Kuta. Adapun pihak lainnya (secondary parties) diantaranya meliputi Bapedalda Propinsi Bali, Pemda Badung serta masyarakat Seminyak dan Legian. Mediasi dilakukan melalui serangkaian pertemuan informal dan formal, melibatkan mediator Pratista, Parum Samigita, dan GUS. Hasil mediasi berupa kesepakatan awal dimantapkan melalui kunjungan lapangan (1x) dan pertemuan untuk menegaskan kesepakatan pilihan pemecahan masalah. Hasil kesepakatan ini kemudian direvisi karena ada pertimbangan biaya operasional dan pemeliharaan (O&P) yang harus ditanggung pemerintah. Kesepakatan akhir/final menetapkan penanganan abrasi menggunakan revetment dan sand nourishment yang bersifat ramah lingkungan/tidak berdampak buruk pada pantai. Selain itu juga dilakukan landscaping sebagai upaya penataan lingkungan pantai diantaranya dengan rencana pembuatan walkway, public space dan penghijauan. Adapun penggunaan sub merged breakwater disertai dengan transplantasi karang sebagai upaya merehabilitasi terumbu karang di Pantai Kuta yang merupakan sumber pasir putih pantai dan barrier alami. Rekomendasi penelitian ini, dalam menangani permasalahan kerusakan pantai dimanapun, pemerintah seharusnya melibatkan mediator karena lingkungan pantai memiliki potensi sumber konflik yang beragam dengan banyaknya kepentingan yang ada. Mediasi (mediator) diupayakan dapat membantu mencapai kesepakatan yang komprehensif yaitu menyangkut dampak maupun sumber kerusakan pantai.