FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) DI KOTA DENPASAR

Abstract

Denpasar as one of economic growing center in Bali. It's economic depend on tertier sector, such as trading, hotel and restaurant sector. As tourism industrial region, it have interest to other people to Denpasar, in the same time the Denpasar's people growth up year by year. It's consquence to built up area growing. As the other city in Indonesia, The Government using Building Permit (IMB) to controled it. The data from Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar said, that 2.059 IMB issued, 2.021 breaked. From this fenomena, it's interest to search and the aim's research is to studieng about The Factors that cause transgression on Building Permit (IMB) in Denpasar. To get it's research aim, there are many target, such as :1). Identrfr kind of Building Permit Breaking, by getting data from site; 2). Idenqfy causing factor, by factor analysis; 3). Analyse relation between kind of Building Permit Breaking and the causing factor by Crosstab Analysis with Chi-Square Test; 4). To recommended something have to do in order to getting effectiveness it. The results, thera four kind of building breaking such as: land use, GSB, KDB and KLB. Land use breaking has been the top ranking (78%) and the root ranking KLB (5%). Generally, the causing are fisic factor, economic factor, social factor and law factor. Economic factor, social factor and law factor have been the best factor that chance to breaking. The research result connect to Baliness Tradisional Spatial Regulation, can be said that the KLB has been the root kind of building permit breaking compare with the other ones. It caused by loyalty the people to Baliness Tradisional Spatial Regulation specially for vertical building. Generally, for Baliness social sanction more scare than law sanction. As recommendation for the government are: 1). To land use optimalize, it need to consider to increase KDB portion (persentage of KDB); 2). Increasing the desimination/socialitation about building permit and spatial plan of the city via tradisional board and law enforcement intensively. For next research recommendation are : 1). Study about function of the city related with it's spatial growth year by year by year; and 2). Study for insentive and disinsentive model for the building permit regulatiom Kota Denpasar merupakan salah satu urat nadi perelconomian di Propinsi Bali. Kota ini rnenggantungkan hidupnya dari selaor tersier yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sebagai daerah pusat industri pariwisata, pertumbuhan penduduk per tahunnya sangat tinggi, konselcwensinya perkembangan wilayah terbangunnya sangat pesat. Untuk mengendalikan Rencana Tata RuangKota, seperti kota-kota lainnya di Indonesia, salah satu instrumen Pemerintah yang digunakan adalah dengan Hin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, berdasarkan data Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar, clan 2.059 buah IMB yang diterbitkan talmn 2001, ternyata telah terjadi pelanggaran sebanyak 2.021 buah. Berdasarkan fenomena ini kiranya menarik untulc dilakukan studi dengan tujuan untulc melakukan kajian tentang Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Denpa•ar. Unitas mencapai tujuan stuck di atas, beberapa sasaran yang dilakukan yaitu: 1).Mengidenfifikasi bangunan yang telah dilengkapi IMB, tetapi melanggar Rencana Tata Ruang. Hal ini dilakukan melalui analisa deskripitif dengan bantuan data lapangan; 2).Mengidenlifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran IMB, yang dilakukan dengan analisis faktor; 3).Menganalisa hubungan antara jenisTjenis pelanggaran dengan falaor penyebabnya, yang dilaltukan dengan analisis tabulasi silang dengan uji chi-satire; 4).Merekomendasikan upaya-upaya untuk mengefektijkan IMB sebagai instrumen pengendali Rencana Tata Ruang Kota Denpasar. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis pelanggaran IMB, ada 4 (empat) jenis pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran : Rencana Guna Lahan, Rencana Garis Sempadan Bangunan (GSB), Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Rencana Koefisien Lantai Bangunan (KL13). Pelanggaran Rencana Guna Lahan menduduki peringkat teratas yakni 78% sedangkan terkecil pelanggaran Rencana Koefisien Lantai Bangunan sebanyak 5%. Secara umum penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena faktor fisik, ekonomi, sosial dan hukum. Faktor ekonomi, sosial dan hukum ternyata paling berpeluang sebagai penyebab terjadinya pelanggaran. Berdasarkan temuan-temuan diatas bila dikaitkan dengan tata ruang tradisional Bali, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Rencana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) menduduki peringkat terkecil diantara ke -4 jenis pelanggaran 1MB yang terjadi di Kota Denpasar, hal ini sebagai akibat adanya snafu ketaatan masyarakat terhadap norma-norma tradisional Bali dalam tata twang khususnya pembangunan ke arah vertikal. Bagi masyarakat Bali, adanya sanksi sosial lebih rnenakutkan danpada sanksi hukum. Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefekfijkan 1MB sebagai instrumen pengendali Rencana Tata Ruang antara lain: 1).Perlu dipenimbanglcan adanya penanibahan prosentase luas KDB guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan 2).Peningkatan sosialisasi tentang IMB dan pengetahuan tentang Rencana Tata Ruang Kota melalui lembaga-lembaga adat serta penegakan sangsi hukum yang lebih tegas. Rekomendasi untuk studi lanjut, melihat dari banyaknya pelanggaran Rencana Tata Ruang Kota khususnya pelanggaran Rencana Guna Lahan seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Denpasar, perlu dilakukan penelitian tentang: 1).Studi fungsi Kota Denpasar sesuai dengan perkembangannya untuk pengalokasian Rencana Cnina Lahan sesuai dengan kebutuhan dan 2).Studi tentang model IMB yang tidak hanya memberikan sanksi bagi pelangga Rencana Guna Lahan, telapi juga memberikan insentif bagi masyarakat yang tacit terhadap Rencana Tata Ruang Kota Denpasar.