GEDUNG BARU KANTOR BUPATI KUDUS

Abstract

LATAR BELAKANG Otonomi Daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tiingkat pelayanan Pemerintah Daerah yang maksimal kepada masyarakatnya. Refleksi dari hal di atas oleh Pemerintah kabupaten Kudus dilaksanakan secara bertahap. Wacana tentang Dana Bagi Hasil Cukai Rokok dapat menjadi salah satu kekuatan Pemkab Kudus untuk melaksanakan regulasi Pemerintahan Daerah yang berlaku dengan konsep Pelayanan Satu Atap yang mutakhir. Dari kondisi fisik yang ada sekarang serta kondisi non fisik yang berlaku, memunculkan gagasan untuk menciptakan ruangan pelayanan satu atap yang optimal dalam bentuk Gedung Baru Kantor Bupati Kudus.