KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNGSI DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE (Studi Kasus: Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

MESSAKH, THOBIAS A. (2003) KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNGSI DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE (Studi Kasus: Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

Since the past, the people of Timor Island either West Timor nor East Timor had genelogist and sociologist relationship that has been rooted deeply, however when the government of Indonesia offered two options on January, 27th 1999, it caused East Timor to leberate from the integrated State of Republic of Indonesia that emerged conflict and controversy, and in a large number of refugees entered the borderline• of East Musa Tenggara region. The Government of Indonesia assessed a policy to handle refugees from ex. East Timor after December, 31" 2002, based from the guidelines of national policy of restitution pattern, relocation and empowerment. Also the assesment of date limitation for ex East Timor refugees status, in December, 31" 2002. The problems of refugees werw very complex or differ to a complicated problem (ill-structured problems). And so, defining the meaning of this problems and to formulate problems in the form of research question were needed that is; "Was the resettlement of refugees policy's in the border of Indonesia- Timor Leste gave a good prospect for the refugees afterward and had the impact of policy been analyzed?" The purpose of this research was to analyze the refugees' resettlement policies in the border of Indonesia-Timor Leste, through comparative purpose and result that had been achieved from the implementation of policy, and the impact from the result of resettlement policy for the refugees and host communities. The steps are conducting policy analysis and policy achievement in handling refugees in the border of Indonesia-Timor Leste, and to analyze the resultof implementation from the refugees resettlement policy since 1999 until now in the border of Indonesia-Timor Leste and also the impact to the refugees, and host communities was negative because the refugees werw always involved in internal conflict with the citizen, destrying plants and land The conclusion of the research was to handle refugees in the form of hierarchies' policy, and there should be a strategic mending to the policy because the consequences and decision were relatively unable to be repeated, so it did not emerged following sosial problems, for that case the recommendation was to entrust everything what the refugees owned, to keep the integration of Indonesia's region, and the government should re- observed the national policy to handle refugees related to the limited time. Indonesian government should built the coordination and gave the same perception on the real condition on the number of refugees, so the development of refugees resettlement could answer all refugees and started a better life for the future. Sejak dahulu masyarakat Pulau Timor balk Timor Barat maupun Timor Timur memiliki hubungan geneologis dan sosiologis yang telah berakar secara mendalam, namun ketika Pemerintah Indonesia menawarkan duct opsi pada tanggal 27 Januari 1999, menyebabkan Timor Timur lepas dari NKRI menimbulkan pertikaian dan perseteruan, sehingga terjadi pengungsi dalam jumlah besar memasuki perbatasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penanganan pengungsi eks Timor Timur setelah tanggal 31 Desember 2002 yang berpedoman pada kebijakan Nasional yaitu pola pemulangan kembali, relokasi dan pemberdayaan. Juga menetapkan batas akhir status pengungsi eks Timor Timur adalah tanggal 31 Desember 2002 permasalahan pengungsi sangat kompleks atau tergolong dalam masalah yang rum it (ill-structured problems), maka perlu mendefinisikan hakekat dart masalah itu dan merumuskan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan (research question); Apakah kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, memberikan prospek sangat balk bagi pengungsi dikemudian hari dan sudah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, dilihat dari perbandingan tujuan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan, dan dampak dari hasil kebijakan pemukiman kembali terhadap pengungsi dan penduduk lokal, sasarannya yaitu: Analisis Kebijakan dan Hasil Kebijakan penannganan pengungsi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, menganalisis pelaksanaan hasil kebijakan pemukiman kembali pengungsi sejak tahun 1999 sampai sekarang di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan dampaknya terhadap pengungsi, dan penduduk lokal. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan sampel bertujuan (purposive sample). Dari analisis diperoleh hasil; penanganan pengungsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan batas waktu 31 Desember 2002 didasarkan pada asumsi, intepretasi, dan "angka kepentingan" yang berbeda dari masing-masing pelaku keb ijakan. Dampak dari kebijakan pemukiman kembali bagi pengungsi yaitu pengungsi ditangani hanya sementara waktu, dan Pemerintah terlibat tidak tegas sehingga pengungsi hidup dengan sangat prihatin, serta kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang rapuh. Sedangkan dampak kebijakan pemukiman kembali terhadap penduduk lokal yaitu berdampak negatif, karena sering terlibat konflik "internal dengan masyarakat, pengrusakan tanaman dan lahan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa penanganan pengungsi apabila disusun secara hirarki kebijakan, maka harus ada pembenahan kebijakan secara strategis karena kosekuensi dan keputusannya secara relatif tidak dapat diulang kembali, dan kebijakan operasional yaitu kebijakan dimana konsekuensi dari keputusan dapat dibalilc ulang, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial ikutan, untuk itu direkomendasikan agar sebagian besar pengungsi yang mempertaruhkan segala dimilikinya untuk keutuhan wilayah kesatuan Indonesia, maka Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan Nasional penanganan pengungsi yaitu berhubungan dengan batas waktu penanganan pengungsi, Pemerintah Indonesia harus terus membangun koordinasi dan menyamakan persepsi tentang kondisi sebenarnya dari Jumlah angka pengungsi, sehingga pembangunan pemukiman kembali menjawab seluruh persoalan pengungsi untuk memulai kehidupan masa depan yang lebih baik

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Urban and Regional Planning
ID Code:11357
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:24 May 2010 19:31
Last Modified:24 May 2010 19:31

Repository Staff Only: item control page