EVALUASI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI GOLONGAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI P2BPK (Studi Kasus: Perumahan Kopedi Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung)

Abstract

Development policy of housing and settlement which included on Indonesia's act no. 4/ 1994 says about the housing and settlement. The aim of that act is either to increase or to distribute the community's welfare mainly for mayor the low- income groups. One of the government programs in anticipates the urban housing is to participate the community in its development through Housing Development Rest on the Groups (P2BPK). The emerging problems during the implementation are the program able to bring into the aim of its purposes. The aim of the research is to evaluate between conceptual and implementation of P2BPK which had been done at Kopedi's housing. The research approach used the formal evaluation, namely an approach to reach the purposes and targets of the research that could be measured quantitatively which supported by qualitative data, so the result of the research could be known easily as the shape of the scientific research. Evaluation reseach criteria are to review and evaluate the suitability of the whole P2BPK's implementation, based on the government's policy in order to manage the urban housing's problems for the low-income groups. Data collating is used to distribute the questionnaire; interview with the key person who has ability to know the problems; field observation and documentation. Sample used non- Random sampling, the type chooses is to determine the purposive sampling. Analyse technique used the scale methods semantic differential's type is the scale for measuring an object or opposite concept, which used know how the someone's view appoint to a concept either the same as or different object. The implementation of P2BPK's activity at Kopedi was implemented suitable either with the concept and mechanism of P2BPK Generally, the evaluation from the third stages planning, implementing and occupancy/ category advantages/ sufficient or moderate with the interval percentage 70 %. Because of some respondents did not do suit with the mechanism, like 32,4 % in planning, 19,6 % in implementation and 39 % in accupancy. An ineffectiveness of the consultant in facilitating the communication since the planning to post accupancy is not sustained, so not all the mechanism could be understood by the groups. Looking for the cheap land so that it impacts to the selection of the location, 83,33 %, the dweller stated disappoints with transport infrastructure 50 %, and insufficient utility. Those caused the sluggish of housing growth. The needs of information P2BPK's programs, such as seminar, guidance, pamphlets, leaflets etc, should be done by all stakeholders who understand all the P2BPK The need of technical guidance through the decision of the minister of Settlement and regional infrastructure, as the guidance of the implementation more accurate about implementation mechanism P2BPK program. Need more study of implementation of P2BPK with dfferent location and characteristics from this research. ABSTRAK Kebijaksanaan akan pembangunan perumahan dan permukiman, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program pemerintah dalam rangka mengantisipasi pengadaan perumahan di perkotaan, adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunannya. Program ini adalah Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK). Permasalahan yang timbul apakah implementasi P2BPK yang telah dilaksanakan selama ini telah mewujudkan pencapaian tujuan kebijaksanaan program P2BPK Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian antara konsep dan implementasi P2BPK yang telah dilaksanakan di perumahan Kopedi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui evaluasi formal, yaitu suatu pendeka. tan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang dapat diukur secara kuantitatif dengan didukung oleh data kualitatif, sehingga dengan mudah dapat diketahui hasilnya sebagai bentuk penelitian yang bersifat Umiak Kriteria penelitian evaluatif adalah dengan mengkaji dan menial kesesuaian antara implementasi dari seluruh kegiatan program P2BPK yang sudah berjalan, dengan berdasar pada kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanganan masa/ah perumahan terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan, adalah penyebaran kuesioner, wawancara (interview) yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahul permasalahan, dan observasi lapangan dan dokumentasL Teknik sampling yang digunakan adalah Non-Random Sampling, dan jenis yang dipilih adalah penentuan sampel secara sengaja (Purposive sampling). Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode skala, dengan jenis semantic dfferential (skala perbedaan semantik), yaitu jenis skala untuk mengukur pengertian suatu objek atau konsep yang berlawanan (bipolar) dan digunakan untuk melihat bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu konsep atau objek yang sama atau berbeda. Implementasi kegiatan P2BPK di Kopedi dilaksanakan sesuai dengan konsep dan mekanisme P2BPK, tetapi penilaian secara umum dari ketiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penghunian/pemanfaatan kategori/predikat yang didapat cukup/sedang dengan prosentase interval 70%. Karena dari seluruh responden yang diteliti tidak seluruhnya melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, seperti 32,4% pada tahap perencanaan, 19,6% tahap pelaksanaan dan 39% pada tahap penghunian/pemanfaatan.Kurang efektifnya pendampingan KP dalam memfasilitasi komunikasi dari tahap perencanaan sampat dengan tahap penghunian (pasca hunt) kurang berlanjut, mengakibatkan pemahaman atas prinsip-prinsip dasar program oleh peserta tampak kurang utuh. Dampak dart pemilihan lokasi karena ketergantungan pada harga lahan yang lebih murah, sekitar 83,33% penghuni menyatakan tidak puas pada sarana transportasi dan sekitar 50% penghuni menyatakan, fasilitas umum kurang memadaL Hal ini mengakibatkan perkembangan akan lokasi perumahan tersebut berlangsung lamban. Perlunya informasi program P2BPK yang lebih luas berupa seminar, penyu/uhan, saresehan, penyebaran buku, penyebaran leaflet dan lain sebagainya, oleh pihak-pihak yang lebih mengerti dan memahami secara menyeluruh tentang konsep dan mekanisme P2BPK bagi seluruh petaruh pembangunan (stakeholders) bidang perumahan dan permukiman.Diperlukan Pedoman Teknis dan Pedoman Pelaksanaan P2BPK yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, sebagai arahan dan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci mengenai mekanisme implementasi program P2BPK Perlunya studi atau penelitian lebih lanjut mengenai implementasi P2BPK dengan karateristik dan lokasi yang berbeda dart penelitian ini, balk secara keseluruhan maupun stud/ mengenai masing-masing komponen kegiatan dalam tahapan-tahapan implementasi. Karena dengan karateristik lokasi yang berbeda dan pelaku pembangunan yang berbeda pula, pelaksanaan akan kegiatan inipun akan mengalami perbedaan.