TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PT SISKEM ANEKA INDONESIA JAKARTA DAN PEKERJANYA

Abstract

Dalam hubungan kerja pada peraturan perusahaan biasanya menggunakan perjanjian baku, dimana calon karyawan yang akan menjadi karyawan harus menandatangani kontrak kerja yang sudah ada, yang didapat dari pihak perusahaan dan di dalam suatu kontrak kerja tersebut bersifat mengikat pekerja dan pengusaha sesuai dengan masa berlaku kontrak kerja tersebut. Akhir-akhir ini banyak pihak-pihak yang tidak menaati kontrak kerja. Dalam perkembangannya, adanya perusahaan yang melakukan pelaksanaan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang no 13 Tahun 2003 dan pemberhentian karyawan yang berkembang menjadi penyelesaian dari perbuatan ketidaktaatan karyawan, sehingga mengakibatkan penderitaan karyawan yang telah atau akan diberhentikan. Melihat fakta tersebut penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terhadap kontrak kerja pada PT SISKEM Aneka Indonesia dan pekerjanya dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perusahaan dan prosedur pelaksanaan dari kontrak kerjanya, hambatan dan masalah yang terjadi serta penyelesaian hambatan dan masalah pada kontrak kerja tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat analisis deskriptif, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Pelaksanaan kontrak kerja pada PT SISKEM Aneka Indonesia diberikan sebagai pernyataan kesepakatan diterimanya karyawan pada perusahaan tersebut dan diberikan kepada kedua belah pihak baik pengusaha maupun karyawan. Kontrak kerja diberikan bersamaan dengan peraturan perusahaan yang keduanya harus dilaksanakan sesuai prosedurnya. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh karyawan dalam kontrak kerja tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Karyawan yang dikenakan PHK harus mendapat hak-haknya berupa uang pesangon,dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kata Kunci: Kontrak kerja