KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM HAL PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)

Abstract

A. Latar Belakang Permasalahan Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Era global yang sedang kita hadapi ini memberikan makna yang sangat besar bagi pelaku usaha, utamanya telah mendorong para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya dalam rangka memenuhi selera konsumen yang semakin bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta kemampuan ekonomis dari konsumen. Memasuki tahapan persaingan antar bangsa yang sangat ketat ini peran produsen dituntut untuk lebih profesional dalam meningkatkan mutu produksi. Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat aktual yang senantiasa menjadi perhatian seluruh bangsa di dunia ini, utamanya dengan perlindungan yang diberikan oleh produsen maka konsumen sebagai pemakai merasa ada jaminan kepastian atas mutu barang dan/atau jasa yang ditawarkan.