IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN

Abstract

Hakikat otonomi daerah adalah hak atas kebebasan masyarakat daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.kebebasan mengatur itu merupakan suatu bagian dari sistem distribusi kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan diberikannya Tugas Pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang di dasarkan pada studi kepustakaan sehingga dapat dikatakan penelitian hokum dengan cara normative atau penelitian hokum kepustakaan. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Implementasi Asas Desentralisasi dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pekalongan dibagi dalam dua urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dimana hampir seluruh kewenangan tersebut sudah dilaksanakan kecuali kewenangan dalam urusan pilihan, yaitu urusan energi dan sumber daya mineral yang baru sebagian dilaksanakan, hal ini mengingat kondisi daerah di Kabupaten Pekalongan yang belum memungkinkan untuk dilaksanakannya urusan tersebut secara penuh. Implementasi Asas Tugas Pembantuan dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pekalongan yang sudah ada yaitu Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten Pekalongan dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada Desa dalam wilayah Kabupaten Pekalongan tidak ada. sehubungan dengan belum dilaksanakannya beberapa kewenangan baik Asas Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus membuat suatu kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan menuju masyarakat yang adil, dan sejahtera. Kata kunci : Implementasi Desentralisasi, Tugas Pembantuan