MODEL PENENTUAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Semarang)

Abstract

Ruang adalah hasil rekayasa manusia untuk mewadahi berbagai aktivitas dan bentuk kehidupan manusia lainnya, sebaiknya ruang dapat memberikan stimulus bagi perilaku dan kehidupan sosial manusia (Setiawan, 2004). Dewasa ini kebutuhan ruang dan jumlah ruang yang ada tidak seimbang, sehingga terjadi banyak penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang berpotensi besar menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Penyimpangan tersebut terjadi sebagai akibat dari permintaan ruang tidak dapat dipenuhi oleh jumlah ketersediaan ruang yang ada saat ini, sehingga pembangunan terus merambah kedaerah yang sebenarnya tidak sesuai untuk pembangunan namun dipaksakan ada, seperti pada pembangunan di wilayah pesisir. Disamping itu, lemahnya peraturan dan kebijakan yang ada dalam upaya pengelolaan ruang pada wilayah pesisir, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang ada. Karena penentu kebijakan yang ada juga sulit untuk menentukan sebuah keputusan karena heteogenitas dan berbagai kepentingan sangat berperan dalam sebuah aktivitas pemanfatan ruang. Dengan melihat pentingnya penentuan keputusan dalam pengelolaan ruang dalam ativitas pembangunan, maka dilakukan sebuah penelitian mengenai penentuan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model penentuan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir di mana model yang ada akan diformulasikan untuk mendukung pengambilan keputusan, yang dibantu dengan SIG (Sistem Informasi Geografis). Konteks pemanfaatan SIG disini berfungsi sebagai SPK (Sistem Pendukung Keputusan). Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Semarang yaitu di 17 kelurahan dalam 6 kecamatan yaitu, Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari, Semarang Timur, dan Genuk. Pada wilayah studi tersebut terdapat adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ternyata sudah menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Disini konflik terjadi antara lima pemanfaatan ruang yang ada yaitu antara pemukiman, industri, pertanian, tambak, dan konservasi. Daerah yang tidak seharunya untuk pembangunan industri dan pemukiman justru dikonversi menjadi pemukiman dan industri sedangkan fungsi tambak pertanian dan konservasi tergangu keberlanjutannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan pemodelan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemanfatan ruang wilayah pesisir, disini sistem dapat mengolah data-data spasial yang dibantu dengan teknik skoring dan pengkelasan, sehingga dapat divisualisasikan dalam sistem terkomputasi, dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan dengan model yaitu diawali dengan identifikasi karakteristik biogeofisik serta melakukan overlay dari karakteristik tersebut untuk memperoleh wilayah prioritas pengembangan. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap faktor penghambat permanen yang selanjutnya dioverlay dengan hasil overlay karakteristik, untuk mendapatkan kelas kesesuaian ruang pembangunan dari total skor yang ada. Setelah kelas kesesuaian diperoleh maka pencarian ruang untuk aktivitas yang mengalami konflik dapat dicari alokasi ruangnya. Hasil akhir dari model ini adalah rekomendasi ruang berdasarkan kategori kesesuaian seperti sangat sesuai (S1), sesuai (S2), kurang sesuai (S3), dan tidak sesuai permanen (N) untuk aktivitas pemukiman, industri, pertanian, tambak, dan konservasi. Dengan memanfaatkan model dari sistem pendukung keputusan tersebut, diperoleh kemudahan dalam pengambilan keputusan penentuan kesesuaian pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir. Selanjutnya hasil dari model yang dikembangkan ini dibandingkan dengan rencana tata ruang kota Semarang sebagai langkah untuk mencari zona-zona yang perlu dievaluasi pemanfaatan ruangnya. Dari perbandingan tersebut telah dieproleh beberapa zona yang tidak sesuai sehingga diperlukan tinjauan ulang dan revisi terhadap rencana tata ruang yang ada kurang lebih 40%. Dengan adanya zona tersebut maka dapat dilakukan sebuah tindakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai langkah mewujudkan keberlanjutan wilayah pesisir. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, dengan memodelkan proses pengambilan keputusan dengan sebuah perangkat lunak, dapat diperoleh kemudahan pengambilan keputusan yang didukung dengan basis data yang valid sebagai acuan pengambilan keputusan. Namun dalam melakukan pemodelan harus benar-benar diperhatikan proses pengambilan keputusan dalam dunia nyata secara manual sehingga model yang terbentuk dapat merepresentasikan kondisi pada dunia nyata. Dari penelitian ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk menggunakan sebuah perangkat lunak sistem pendukung keputusan sehingga proses pengambilan keputusan jadi lebih mudah dan cepat .