ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN DAERAH — PUSAT DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH (Stud' Kasus Kabupaten Buleleng Propinsi Bali)

Abstract

ABSTRACT The development of autonomy and globalization era gives a big consequence towards Indonesia as a developing country especially in terms of national development process. The economic power for facing this challenge depends on built synergy in every sector. Society's demand on various problems and constraints becomes more dynamic. Consequently, the choice among the existed systems is an expected step that gives a solution in order to achieve development future expectation, namely a welfare and prosperious society. There are various problems in era autonomy in terms of local finance. The following problems are related to the extent of central — local financial relationship of Buleleng Regency in terms of fiscal decentralization, fiscal position, fiscal elasticities and fiscal autonomy. The objective of this study is to analyze that financial relationship happened in Buleleng regency. This study makes use of ratio approach and linear multiple regression analysis for data at research period ofl 974-2000. Buleleng Regency is one of the regencies in Bali province where its development is' sub-system of national development. The findings of the study suggest that the level of fiscal decentralization in Buleleng regency is still low, i.e. it only reaches 12.70% whereas its dependence on central government is still high. This is showed by the facts that the average proportion of central government subsidy to the local revenue is significantly high, i.e. 66.47%. That condition is also supported by the low level of its owned local revenues only reach 2.73% from its capacity. It is proudly noticed that the owned local revenues are relatively responsive towards the change in Gross Regional Domestic Product (GRDP). It means that it is suggested that the effort expressed in determined policy is directed to stimulate the increase in GRDP. Major Sectors forming GRDP: Agriculture, Industry, Trade and Services are the engine for development mobilization in Buleleng regency. This is proved by the findings that those sectors give a significant impact on the level of local fiscal autonomy, except trade sector. This study recommends that local government should provide policies in relation to the following matters: (1) the increase in owned local revenues; (2) the improvement of local officer performance; (3) efforts to create conducive climate so that this could boost society's economic activities, which in turn this could accelerate the increase in GRDP. ABSTRAKSI Perkembangan era otonomi dan globalisasi menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang utamanya dalam langkah pembangunan nasional. Kekuatan perekonomian untuk menghadapi tantangan tersebut tergantung pada sinergi yang dibangun pada setiap sektor. Tuntutan masyarakat atas berbagai persoalan dan kendala yang ada menjadi semakin dinamis, Konsekuensinya, pilihan atas sistem yang ada merupakan sebuah langkah yang diharapkan memberikan solusi bangsa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur. - Terdapat berbagai persoalan di era otonomi daerah dari sisi keuangan daerah antara lain permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah struktur keuangan daerah — pusat dilihat dari Desentralisasi fiskal, Posisi fiskal, Elastisitas fiskal dan Otonomi fiskal Daerah kabupaten Buleleng. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan rasio dan analisis regresi linier berganda sedangkan periode penelitian 1974-2000. Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Bali dimana pembangunannya juga merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Dad basil penelitian ini diperoleh beberapa temuan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah di kabupaten Buleleng masih rendah yaitu hanya mencapai 12,70 %, sedangkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa tingginya proporsi rata-rata subsidi pusat terhadap penerimaan daerahnya yaitu sebesar 66,47 %. Kondisi tersebut didukung pula dengan rendahnya perolehan PAD yang hanya mencapai 2,73 % dari kapasitasnya. Suatu yang membanggakan dimana PAD cukup responsif terhadap perubahan PDRB. Artinya, upaya / kebijakan hendaknya ditujukan untuk menstimulus peningkatan PDRB. Sektor-sektor utama pembentuk PDRB: Pertanian, 1ndustri, Perdagangan, dan Jasa-jasa adalah penggerak dalam memobilisasi pembangunan di daerah studi. Mi dibuktikan dari temuan bahwa sektor-sektor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD), kecuali sektor perdagangan. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan PAD, peningkatan kinerja aparatur didaerah, dan upaya untuk menciptakan kondisi kondusif sehingga memacu aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhimya dapat meningkatkan PDRB.