PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR KREDIT GADAI DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga pembiayaan telah dikenal luas oleh masyarakat dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Perum Pegadaian sebagai sebuah BUMN yang memberikan kredit dengan sistem gadai, memberikan peluang besar kepada masyarakat yang mampu mengikat kredit dengan mengagunkan barang-barang bergerak yang dimilikinya. Salah satu kelebihan dari lembaga pembiayaan Pegadaian adalah memberikan pinjaman dengan proses yang sederhana dan dalam waktu yang singkat. Sebagai suatu transaksi bisnis, pada pelaksanaan perjanjian kredit gadai di Pegadaian penggunaan perjanjian berbentuk standar tidak dapat dihindarkan sebagai suatu kenyataan. Penggunaan perjanjian standar ini oleh pemerintah tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Maka penelitian di Perum Pegadaian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian Semarang serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kredit gadai berbentuk standar di Perum Pegadaian Semarang dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian di Kanwil Semarang dan Perum pegadaian cabang Karangturi, dilakukan dengan mengambil responden dari pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan perjanjian kredit gadai berbentuk standar di Perum Pegadaian dengan menggunakan teknik purposive sampling bagi staff Perum Pegadaian dan teknik random sampling bagi nasabah Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian di Perum Pegadaian Semarang, menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit gadai dilakukan dengan proses sederhana dan cepat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan memenuhi unsur Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kekuatan mengikatnya perjanjian dan asas itikad baik. Selain itu dalam bentuk dan isi serta pelaksanaan perjanjian standar kredit gadai ditinjau dari UUPK, telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK tentang klausula baku dan Pasal 4 UUPK yang mengatur mengenai hak-hak konsumen. Sehingga pada dasarnya nasabah Pegadaian memperoleh perlindungan hukum dalam setiap transaksi perjanjian kredit gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Standar, Pegadaian