MEKANISME PENGAJUAN HAK INTERPELASI DALAM RANGKA FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH

Nahdiati, B Rahma (2007) MEKANISME PENGAJUAN HAK INTERPELASI DALAM RANGKA FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH. Undergraduate thesis, Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Rich Text (RTF) - Published Version
7Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus

Abstract

Akhir-akhir ini kita sering mendengar perihal pengajuan Hak Interpelasi oleh DPR kepada Presiden. Diantaranya ialah kasus Impor Beras, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 untuk Iran, hingga kasus Lumpur Lapindo Brantas yang masih dalam proses penggodokan di Gedung Dewan. Bisa jadi, banyaknya pengajuan Interpelasi oleh para wakil rakyat tersebut telah menjadi salah satu indikator bahwa proses berdemokrasi di negeri ini telah bergerak selangkah lebih maju. Peran DPR juga menjadi lebih signifikan dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945 yang menjadikan DPR lebih pro aktif terhadap setiap kebijakan dalam pemerintahan yang diambil oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat suatu laporan penelitian penulisan hukum dengan judul “Mekanisme Pengajuan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah” yang membahas mengenai mekanisme pengajuan Hak Interpelasi oleh DPR, Hak Interpelasi yang telah diajukan oleh DPR selama masa kerja 2004 – 2007 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini ditinjau dari pendekatan Yuridis – Normatif dan dijabarkan secara Deskriptif – Analitis. Hak interpelasi digunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Hambatan yang kerap ditemui adalah seringkali ada perbedaan pendapat di antara para Anggota dan Fraksi yang satu dengan yang lainnya dalam usulan hak interpelasi ini. Beberapa kali suara menurun dan berkurang jumlahnya ketika sampai di Sidang Paripurna. Ada beberapa faktor yang melandasinya, dilihat dari sudut yang berbeda. Anggota DPR yang menjadi anggota partai politik tertentu dapat menjadi bagian elemen yang mengkritisi kinerja pemerintah sebagai legislatif. Namun di lain pihak ada pula anggota partai politik tersebut yang diangkat menjadi menteri kabinet. Sehingga harus mendukung kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Bagaimanapun DPR diharapkan untuk dapat menjadi bagian yang mengawali perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerjasama dengan pemerintah. Untuk itu DPR harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya agar mencapai hasil optimal bagi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kata Kunci: Hak Interpelasi DPR, Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:9201
Deposited By:Mr. Hukum Admin
Deposited On:26 Apr 2010 10:09
Last Modified:26 Apr 2010 10:09

Repository Staff Only: item control page