Pornografi merintangi tercapainya masyarakat yang bermoral

Abstract

ABSTRAKSI Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebebasan pers di Indonesia adalah maraknya penyebaran pornografi melalui media massa, baik media cetak, media televisi atau film maupun media computer atau internet. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama sebagai causa primanya, maka pornografi jelas merupakan perbuatan yang terlarang, sebab bertentrangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai Pancasila dengan kelima silanya yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, di dalam usaha penanggulangan pornografi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia memiliki urgensi yang sangat strategis, khususnya dalam rangka penegakan nilai-nilai agama. Nilai-nilai moral maupun nilai-nilai kesusilaan yang menjadi roh bagi pelaksana pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Usaha untuk menanggulangi pornografi di dalam masyarakat harus melalui dua (2) macam pendekatan yaitu pendekatan penal (dengan menggunakan hokum pidana) dan pendekatan non-penal. Dalam konteks akademik, usaha tersebut harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan kriminal yang dipadukan dengan kebijakan sosial yang lebih luas ruang lingkupnya. Pendekatan penal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terlihat dengan adanya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana terlihat dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang diluar KUHP, baik baik dalam bentuk penal law maupun administrative penal law. Dalam hubungan ini kiranya perlu dilakukan langka-langka reformulasi maupun formulasi. Reformulasi di maksudkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada kebijakan penal yang sekarang ini sudah ada, sedangkan formulasi di maksudkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran pornografi melalui media massa khususnya internet yang selama ini belum ditemukan pengaturannya. Hal ini sangat penting mengingat cakupan media internet yang tidak terbatas dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada masyarakat. Pada sisi lain, pendekatan non-penal harus juga diefektifkan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal tersebut perlu dilakukan karena penggunaan sarana penal dalam penanggulangan suatu kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan karena sarana tersebut hannya merupakan penggobatan sementara saja, sedangkan melalui pendekatan non-penal diharapkan dapat berjalan sebagai pengobatan terakhir. Kata Kunci : Pornografi merintangi tercapainya masyarakat yang bermoral.