ANALISIS RESTRUKTURISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA BADAN PENGAWAS PROP. JATENG

Abstract

ABSTRACT As the law of RI no. 22 1999 on Regional Government, Governmental Regulations No. 25 2000 on authority of Central Government and authority of Provinces as Autonomous Regions, and Regional Regulations of Central Java Province No. 8 2001 on the structural change of Watcher Board of Central Java Province in order to create a strategic element for the organization to exist in anticipating the change in the governmental system, the Watcher Board of Central Java Province should meticulously select the best approach to organize an effective and continuous alteration. The term of restructuring in this research is viewed from 3 aspects, i.e., perceived fairness (X1), job insecurity (X2), and change working condition (X3) linked to work satisfaction (Y1), Affective Commitment (Y2), Continuance Commitment (Y3), and Normative Commitment (Y4). The organizational change importantly influences work satisfaction and commitment of the workers, which consequently will determine the target achievement.The data collecting in this research is conducted by distributing questionnaires employing Liekert scale to 152 samples. The sampling technique used is "purposive sampling". As a result, 112 proper samples are analyzed by applying double regression analysis method.The research finding shows that perceived fairness (X1) significantly gives positive influence to respectively work satisfaction (Y1), Continuance Commitment (Y3), and Normative Commitment (Y4). Meanwhile, job insecurity (X2) and change working condition (X3) significantly gives negative influence to work satisfaction (Y1), Affective Commitment (Y2), Continuance Commitment (Y3), and Normative Commitment (Y4). By considering the result of this research, the policy and decision makers of Watcher Board of Central Java Province will be able to identify what is right and what is wrong to do to make betterments in accordance with priority. As for a policy taken as the top priority is to establish good communication between the head and the employee, and transparency. ABSTRAKSI Dengan adanya UU RI No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 25 Tahun 200 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi serta Perda Propinsi Jawa Tengah No 8 tahun 2001 tentang perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Propinsi .Jawa Tengah. Restrukturisasi ini merupakan elemen strategis bagi organisasi agar tetap eksis dalam menghadapi perubahan sistem pemerintahan. Oleh karena itu pengelola organisasi harus cermat memilih dan mencari pendekatan yang tepat untuk mengorganisasi suatu perubahan yang efektif dan berkesinambungan. Restrukturisasi dalam penelitian ini dilihat dari 3 aspek yaitu perceived faimess(X1), job insecurity (X2) dan change working condition(X3) terhadap Kepuasan kerja (Y1), Affective Commilmeni(Y2), Continuance Commitment(Y3) dan Normative Comminnent(Y41). Perubahan organisasi ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen karyawan., sehingga sangat menentukan pencapaian tujuan yang diharapkan. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Liekert. Jumlah responden sebagai sampel 152. Teknik pengambilan sampel digunakan metode "Purposive Sampling". Dari kuesioner yang disebar , diperoleh 112 kuesioner yang layak untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa variabel perceived fairness(XI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja (11 I), Affective Commitmenl(Y2), Continuance Commitment(Y3) dan Normative Commitment(Y4). Sedangkan variabel job insecurity (X2) dan variabel change working condition(X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja (YI), Affective Commilment(Y2), Continuance Commitment(Y3) dan Normative Commitment(Y1) Dari hasil penelitian ini diharapkan para pengambil kebijakan dan keputusan pada Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dapat mengetahui hal-hal yang positif dan negatif untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai prioritas. Adapun kebijakan yang dapat dijadikan prioritas utama yaitu menciptakan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta terbuka atau transaparan dalam menjalankan organisasi.