TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM ACTIO PAULIANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Prasety TN, Budi and Susetyo, Herman and Sukirno, Sukirno (2007) TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM ACTIO PAULIANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Undergraduate thesis, Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Rich Text (RTF) - Published Version
6Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus

Abstract

Seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa diajukan pailit oleh krediturnya. Jika debitur berhutang pada beberapa kreditur dan ternyata tidak dapat membayar utangnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka debitur tersebut dapat dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Dalam suatu kasus kepailitan bisa terjadi debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur dan harta pailit, sehingga perlu dilakukan tindakan pembatalan yang disebut actio pauliana. Actio pauliana dilakukan oleh Kurator dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Selanjutnya, dalam judul skripsi “Tanggung Jawab Kurator dalam Actio Pauliana menurut UU. No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ” penulis ingin memberikan gambaran secara lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan pengajuan gugatan actio pauliana di Pengadilan Niaga, hambatan-hambatan yang dialami selama pengajuan gugatan actio pauliana, serta akibat hukum setelah adanya putusan actio pauliana, penulis membuat suatu penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari keadaan di atas Dalam melaksanakan penelitian, guna penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai Kepailitan dan actio pauliana dengan kemudian mengaitkannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada didalam praktek untuk dapat dianalisis dan disajikan dalam tulisan berbentuk skripsi. Adapun menjadi Responden dalam penelitian ini Prawoto, SH, Mhum, selaku Kurator di Balai Harta Peninggalan Semarang. Dalam pembahsan dijelaskan bahwa tanggung jawab actio pauliana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kurator. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Kurator mengalami banyak kendala dan hambatan. Setelah adanya putusan actio pauliana dari Pengadilan Niaga maka menjadi tugas dari Kurator untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan Niaga. Kata Kunci :Kepailitan,Kurator, Actio Pauliana

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:9034
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:22 Apr 2010 11:22
Last Modified:22 Apr 2010 11:22

Repository Staff Only: item control page