KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER

Abstract

Ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Final Act Uruguay Round yang salah satunya memuat mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs) yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta, memerlukan adanya kebijakan hukum pidana dalam perumusan undang-undang hak cipta. Karena dalam perjanjian tersebut diatur mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang salah satunya ialah program komputer. Transformasi dari perjanjian tersebut, diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tahap formulasi inilah kebijakan hukum pidana sudah dimulai, dengan merumuskan ketentuan pidana bagi pelaku pelangaran hak cipta (copyright infringement). Pengaturan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembajakan program komputer terdapat pada Pasal 72 ayat (1); Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3). Bahkan pada Pasal 72 ayat (1), mengatur pula mengenai ancaman pidana minimal khusus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memiliki objek penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat dogmatis, sehingga tidak sekedar memberikan deskriptif tetapi juga preskriptis. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran literature dan studi dokumen. Selain itu untuk menambahkan kajian mengenai pembajakan program komputer, dilakukan wawancara dengan Business Software Alliance (BSA) di Jakarta. Metode analisa data yang digunakan adalah preskriptif-analitis. Kebijakan hukum pidana yang terdapat pada undang-undang hak cipta ini terdapat beberapa kelemahan dalam tahap formulasinya, sehingga memberikan hambatan penanggulangan tindak pidana pembajakan program komputer pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusinya. Selain itu, kemampuan dari aparat penegak hukum belum memadai terhadap tindak pidana pembajakan program komputer, sehingga masih membutuhkan ahli dari luar instansi aparat penegak hukum. Penggunaan mediasi penal pada kebijakan hukum pidana yang akan datang menjadi penting untuk penanggulangan tindak pidana pembajakan program komputer, selain itu juga menjadi pertimbangan khusus untuk mengadakan penyempurnaan kualifikasi yuridis, formulasi delik dan adanya pedoman pemidanaan, untuk mencapai tujuan dari kebijakan social berupa social welfare dan social defence. Kata kunci : Pembajakan program komputer, Kebijakan hukum pidana;