Analisis Penetapan PBB Sektor Pedesaan Dengan Pendekatan Pasar Dan Nilai Ekonomi Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kasus Di Kantor Pelayanan PBB Semarang

Abstract

There are three approaches in dedicating the transaction value of tax object for property tax. There is the comparatlon of market data, cost and income approaches. The first approach is used to assess value of land property tax, It is logically relevant when lands transaction is frequently done, so there is no need to adjust the market data. But it will be problems when we are facing that the transaction is rarely done, the land is productive and the adjustment factors in land value assessment has no represent the real economic development in that location. That situation is being for sub urban area, indeed the land assessment of sub urban should be differed with the urban sector. The form of land data that is covered in SPOP (property tax form) only informs type and size of land. It is unable to see the economic values of productivity lands. According to our analyze the dedicated tariff for land property tax in sub urban area is only about 0,31% and 0,52% of economic value which is able to be achieved by paddy farmers in both Kendal and Demak Districts in a calendar year. Due to it, the market comparation method is not relevant to be used as the base for dedicating in land value. It is not represent the nIl economic value. It should be replace by income capitalization approaches which is commonly treated in the commercial buildings. Because, substantially the function of productivity lands and commercial buildings have the same function to be the income of the owners. ABSTRAK Ada tiga pendekatan dalam menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Pendekatan perbandingan data pasar digunakan untuk menaksir nilai PBB-bumi. Pendekatan tersebut relevan digunakan ketika frekuensi transaksi tanah cukup dinamis, sehingga updating dengan nilai-nilai penyesuaian tidak diperlukan lagi. Namun akan menjadi persoalan ketika transaksi bumi sangatjarang, bumi merupakan lahan produktif dan besarnya penyesuaian yang telah ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan wajib pajak. Situasi mi terjadi untuk objek PBB sektor pedesaan, sehingga perlakuan penaksirannya pun harus dibedakan dengan sektor perkotaan. Data tanah yang tersedia dalam SPOP hanya memetakan data luas tanah dan jenisnya. Kelengkapan data tersebut tidak akan mampu melihat nilai ekonomi dan tanah-tanah produktif, Dan analisa data dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan, diketahui bahwa nilai PBB-bumi yang ditetapkan bagi wajib pajak di pedesaan utamanya petani padi di Kabupaten Kendal dan Demak hanya 0,31% dan 052% dan nirai ekonomi yang diperoleh wajib pajak tersebut dalam satu tahun perhitungan PBB. Oleh karena itu pendekatan perbandingan pasar dan cukup relevan untuk dijadikan pendekatan dalam penetapan NJQP P66-bumi sektor pedesaan karena tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Pendekatan yang tepat adalah dengan menggunakan pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagairnana yang dilakukan PBS bangunan komersial, karena hakikatnya fungsi bangunan komersial dan bumi produktif sektor pedesaan adalah sama yaitu memberikan pendapatan bagi wajib pajak.