Analisis Pemilihan Strategi Kemitraan Swasta Dalam Pengelolaan Penyediaan Air Bersih Kota Bandar Lampung : Studi Kasus Perusaraan Daerah Air Minum Way Rilau Kotamadya Bandar Lampung

Abstract

Opportunity of Private Sector: to involve in public infrastructure development partnership are opening wide, due to liinitation of government ability in developing public infrastructure. In addition water supply is a valuable opportunity with high commodity output that can be managed by private sector. During 1997 PDAM Way Rilau could only produce 400 It/sec with 21.000 House Connections, and serviées coverage 37 % of population. The unconfined water reduction was 40 % the income growth was 2 %/year, ratio fixed asset with capital was 27%, ratio debt to equity was 930 %, collection efficiency was 78%. Comparing with the national target in Repelita V which coverage was 80 % and the unconfined water ieduction was 20 %, the performance of PDAM Way Rilau was low. A bad situation eg. uncertain regulation, unstable political situation and less willingness -of local government to support private sector in the partnership, made investors reluctant to invest in the public infrastructure. This study have a focus in analysis Public Private Partnership (PPP) model. for managing water supply serviöes. The objectives of study are : to evaluate performance of PDAM Way Rilau, to analysis indicators on selecting process of public private partnership and to establish model of public private partnership for PDAM Way Rilau. Data are divided into two kinds, primary data and secondary data. Primary -data consist of data, eg: organization, institutional, technical condition of PDAM (productivity, capacity, raw water, UFW, house connection, services area) & financial data (balance sheet, ôash flow, profit/loss). Secondary data consist of data, eg: financial and techniôal performance standar of PDAM. Primary data - are eolected from interview, and secondary data are collected from inventory and: writing the data, source of primary data are financial report of PDAM, Technical report PDAM and source of secondary data consist of publicated report, statistical data, and froth internet. Indicators and parameter used in selecting public private partnership model developed from Ininistry Home Affair Decree No. 690.900.327, dated 10 May 1994. The analysis was started from Evaluating PDAM performance and was continued to the identification of alternative solution and the handicap. Later on Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to compare level of selected private partnership for PDAM. From those analysis process it was found that the best PPP is a concession model, which gives a highest objective relative amount 0,411 comparing cirith the other two model of PPP (Build Operation Transfer = 0,295 and Joint Venture = 0,352). The conclusion of this study is “concession is the best model in PPP for PDAM Way Rilau Bandar Lampung”. A positive factor support this selected model are additional’ capital form external resource of PDAM (from private), existing asset of PDAM still belong to PDAM during the concession period and the employee of PDAM Way Rilau does not reduce drastically. Proactive action in establishizig PPP is needed by PDAM and the procurement process should be transparencc and in competitive bidding. Kesempatan Swasta turut serta berpartisipasi dalam pembangunan prasarana dasar di Indonesia semakin terbuka lebar, mengingat pada saat ini pemerintah Indonesia mempunyai kemampuan terbatas untuk membangun prasarana dasar. Selain lw air ininum mempunyai nilai komoditas ekonoini tinggi yang dapat dikelóla pihak swasta. PDAM Way Rilau pada tahun 1997 PDAM memproduksi 400 l/dt dan melayani 21.000 SR atau 37 % penduduk kota dengan tingkat kebocoran 40 %. Pertumbuhan pendapatan 2 %/tabun, rasio modal dengan aktiva tetap 27 %, rasio hutang dengan modal 930 %, sedang rasio tagihan 78 %1 tahun. Adapun standar nasional Repelita V pelayanan air bersih penduduk kota besar adalah 80 % peñdudük dengan tingkat kebocoran 20 %. Masih lemahnya pengembangan regulasi keinitraañ swasta, jaininan kepastian hukum dan politik sehubungan investasi swasta, dan. rendahnya kemauan Pemda mendukung keinitraan ini menjadikan tidak menarik ininat swasta untuk berinvestasi pada mnfrastruktur. Penelitian ini menitik beratkan pada proses kajian bentuk kerja sama swasta yang tepat dalam pengelolaan kebutuhan air bersih perkotaan. Tujuan penelitian, adalah melakukan analisis kinerja PDAM Way Rilau; menentukan indikator pilihan jenis keinitraan swasta; menentukan jenis dan bentuk keinitraan yang tepat bagi PDAM Way Rilau. Data digolongkan dna jenis yalta data primer dan data sekunder. Data primer melip.uti ; data organisasi, kelembagaan, kondisi teknis operasional PDAM (kapasitas próduksi, air baku, kebocoran, jumlah sambungan, area layanan) & kinerja keuangan (penerimaan, pengeluaran, rugi/laba, neraca, modal, invesiasi). Data Sekunder meliputi : standar-standar kinerja keuangan dan teknis PDAM. Data primer diperoleh dan wawancara dan pencatatan, sedang data sekunder diperoleh dehgan inventarisasi •dan mencatat kembali, Sumber data primer meliputi Laporan keuangan PDAM, laporan teknis PDAM sedang sumber data sekunder meliputi laporan dipublikasikan, statistik, dan internet. Indikàtor dan parameter yang digunakan untuk meinilih bentuk keinitraaan dikembangkan dan indikator untuk menilai kesehatan PDAM sesuai Kepmendagri No. 690.900.327 Tgl 10 Mei 1994: Proses analisis dimulai dengan melakukan analisis terhadap kinerja PDAM saat pengamatan, kemudian mengidentifikasikan alternatif perbaikan. Selanjutnya dilakukan proses analisis berjenjang (Analytic Heirarchy ProcesslAHP) untuk membandingkan tingkat kesesuaian pilihan alternatif bentuk keinitraan. Dan proses analisis dibasilkan keinitraan jenis KPS dengan bentuk Konsesi, KPS memberi nilai obyektif relatif terbesar 0.411 dibanding 2 jenis Keinitraan lain (BKAMO.235 & Usaha PatunganO.362). Diambil kesimpulan bahwa jenis Keinitraan yang sesuai diterapkan di PDAM Way Rilau Bandar Lampung adalah Jenis ICPS (Keinitraan Pemerintah—Swasta) dengan bentuk Konsesi. Hal yang mendukung penetapan pilihan bentuk keinitraan swasta adalah penambahan modal dan pihak swasta, asset PDAM selama masa Konsesi tetap inilik PDAM, tidak tenjadi pengurangan karyawan drastis. Perlu diperhatikan PDAM adalab upaya proaktif dan proses pengadaan keinitraan swasta dilakukan secara transparan.