PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PLANTUNGAN – KENDAL

Abstract

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa pancasila, dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Perubahan sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Penelitian hukum ini bermaksud melihat secara normatif kebijakan kriminal pemerintah mengenai pemasyarakatan, kemudian melihat secara empiris penerapan kebijakan tersebut di salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia (dalam hal ini penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan). Permasalahan yang diteliti selanjutnya adalah mengenai hambatan dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan serta solusi yang telah dilaksanakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan, disertai dengan interview kepada petugas dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan serta masyarakat yang berada di sekitar LAPAS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan pada dasarnya relatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Artinya semua tahapan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang sudah dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi LAPAS. Pelaksanaan pembinaan tersebut menghadapi beberapa hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang mengakibatkan pelaksanaan pembinaan narapidana ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam undang-undang tersebut, yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di LAPAS. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal, serta mengetahui dan berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana. Kata kunci : Pembinaan Narapidana, Kebijakan Kriminal, Sistem Pemasyarakatan.