PELAKSANAAN ASURANSI MANDIRI RENCANA PENDIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BAGI TERTANGGUNG DI PT. AXA MANDIRI SEMARANG

Abstract

Penelitian Hukum ini disusun bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, bagaimanakah prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, serta mengetahui hambatan apa yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Dosen bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Undip. Pembatasan-pembatasan dalam populasi menggunakan metode Purposive sampling sedangkan sampel dalam penelitian yang digunakan adalah Dosen bagian Hukum Acara Pidana dan Jaksa yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana khusus. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan datanya adalah dengan wawancara terpimpin sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan kejaksaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sangat produktif dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataanya implementasi tersebut tidak diikuti oleh pijakan yuridis yang jelas¬-jelas tersurat dalam perundang-undangan mengenai kewenangan Jaksa sebagi penyidik tindak pidana korupsi, Prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan adalah setelah adanya laporan data dari luar atau atas inisiatif sendiri tentang dugaan adanya korupsi maka dibentuk Tim Jaksa Penyelidikan (LID) untuk menyelidiki kasus tersebut, selanjutnya apabila dalam penyelidikan ada indikasi kuat dan ditemukan cukup bukti telah terjadinya korupsi ditingkatkan menjadi tahap Penyidikan (DIK) dengan membentuk Tim Jaksa Penyidik, yang selanjutnya ditingkatkan dalam Tahap Penuntutan (TUT) dengan membentuk tim Jaksa Penuntut Umum. Kemudian adapun Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku penyidik tindak pidana korupsi yang utama adalah belum adannya Kemandirian dan Indepedensi dari Kejaksaan dalam melaksanakan wewenang dan fungsinnya mengingat pada prinsipnya Kejaksaan berada dibawah Eksekutif meskipun menurut fungsinnya seharusnya Kejaksaan berdiri didalam yudikatif. Kata kunci: Korupsi,Kejaksaan,dan wewenang