KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy), yakni kebijakan yang mengarah pada pembahruan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada perundang-undangan hukum pidana (berkaitan dengan konsep KUHPidana baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hokum pidana dalam menanggulangi perjudian saat ini serta bagaimana menanggulangi perjudian di masa mendatang. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk menyusun penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang mengkhususkan diri pada kaidah-kaidah hukum (pendekatan secara yuridis), yang antara lain mengandung bahan-bahan dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang No. 7 Tahun 1974, Konsep KUHPidana, Karya ilmiah para sarjana, ataupun juga hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap sanksi pidana perjudian dapat memenuhi tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia,serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena pilihan terhadap sanksi pidana perjudian pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan untuk menanggulangi perjudian dengan menggunakan sarana hukum pidana. Bahwa pidana perjudian di Negara Australia, Inggris, dan Amerika dapat diadopsi sesuai yang ditawarkan dalam Konsep KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Baru. Pilihan terhadap pidana perjudian juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi disamping juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kata kunci : Kebijakan Perjudian, Hukum Pidana Perjudian