Psikologi Korupsi Dana Aspirasi

Abstract

Ditengah hingar-bingar berita politik menjelang pemilu 2009 di berbagai media, kita dikejutkan dengan berita kasus pemotongan dana aspirasi berupa bantuan sosial Pemerintah Propinsi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal (SM, 14/02/2009). Hal ini bermula dari penyerapan aspirasi (permasalahan) masyarakat oleh Legislatif (Anggota Dewan) melalui kunjungan ke daerah dan musyawarah dan rencana pembangunan (musrenbang) saat reses. Aspirasi yang muncul pada umumnya berupa kekurangan/kerusakan fasilitas umum, dan anggota dewan menindaklanjuti dengan mengusulkan masukan tersebut kepada pihak eksekutif. Pihak eksekutif (Pemerintah Propinsi/Kabupaten) selanjutnya mengkaji dan menindaklanjuti usulan tersebut, dengan pendanaan ditetapkan dalam APBD. Kini niat mulia Eksekutif dan Legislatif untuk memenuhi harapan dan kebutuhan rakyatnya menuai kontroversi, karena dalam pelaksanaannya diduga ada penyimpangan.