PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SEMARANG

Abstract

Berkembangnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Kota Semarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya pengangguran yang terjadi dimana-mana, selain itu juga banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan secara besar-besaran dari desa ke kota (urbanisasi). Faktor penentu berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dikarenakan oleh sulitnya mencari pekerjaan serta banyaknya karyawan yang diputus hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dimana seseorang tersebut bekerja. Dari latar belakang diatas, muncullah beberapa permasalahan dalam penelitian tersebut di antaranya adalah : 1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Pemerintah Kota serta cara mengatasi para PKL tersebut dalam pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) ? Penulisan hukum ini adalah dapat memahami dan dapat mengerti hambatanhambatan serta cara mengatasi masalah yang timbul dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 tentang PKL. Dalam hal ini hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pelaksanaan Peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 yang mengatur tentang keberadaan para Pedagang Kaki Lima khususnya di Kota Semarang, adalah dalam hal adanya penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Semarang kepada para pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan dari perda tersebut. Metode pendekataan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, bahan hukum dan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan analisi kualitatif, diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 tentang PKL menyebutkan dalam perda tersebut selain mengatur tentang keberadaan kaki lima juga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pedagng kaki lima (PKL) tersebut. Dalam upaya pelaksanaan peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 tentang pedagan kaki lima tersebut, pemerintah kota Semarang dalam hal ini satpol PP kota Semarang melakukan beberapa langkah yaitu: melalui upaya preventif dan represif selain itu juga melalui upaya pendekatan secara personal. Menurut data yang saya dapatkan dari hasil sensus pedagang kaki lima yang dilakukan pada tahun 2004 didapatkan data bahwa jumlah pedagang kaki lima antara yang sesuai dengan Sk Walikota dengan yang tidak lebih banyak pedagang kaki lima yang berjuialan sesuai dengan ketentuan SK Walikota tersebut. Dari ketentuan di atas didapat kesimpulan bahwa apabila peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 agar dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan, perlu adanya kerja sama antara para pihak dalam hal ini pemerintah kota Semarang dan para oedagang kaki lima itu sendiri. Kata kunci : Pedagang Kaki Lima (PKL)