PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Abstract

Masyarakat pedesaan masih banyak yang belum memiliki sertipikat kepemilikan atas tanahnya. Masih banyak warga yang hanya memiliki alat bukti kepemilikan berupa petuk pajak (kitir pajak), sebagaimana yang masih banyak terjadi di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk menyertipikatkan tanahnya, masih dijumpai kendala-kendala seperti keterbatasan biaya, tenaga atau peralatan yang tersedia, ataupun persepsi masyarakat bahwa prosedur memperoleh sertipikat berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang lama. Dalam kaitannya dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal meluncurkan program Sertipikasi Massal Swadaya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, perlu diadakan penelitian yang hasilnya telah penulis paparkan dalam penulisan hukum ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan sertipikat hak atas tanah dalam program pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang dilakukan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana solusinya agar pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang dilakukan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dapat berjalan lebih baik dan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari pihak Kecamatan Limbangan dan aparat desa setempat serta dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengambilan data secara langsung. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dan menggunakan metode analisis data yang bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2009 ini baru dilaksanakan di tiga desa. Hambatan dalam pelaksanaan program pensertipikatan tanah tersebut antara lain dari pihak masyarakat yang kurang kooperatif dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting sertipikat hak atas tanah serta bagaimana prosedur mengajukan permohonan sertipikat itu. Selain itu dari pihak aparat desa dan kecamatan juga masih harus meningkatkan kinerjanya dalam program pensertipikatan tanah secara massal swadaya ini, begitu juga dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Kata Kunci : pensertipikatan tanah, massal swadaya.