PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KHUSUS PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI PT. APAC INTI CORPORA

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh, harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum ini, bertujuan agar hak-hak para pekerja/buruh tersebut dipenuhi oleh pengusaha. Hak khusus pekerja/buruh perempuan yang harus lebih diperhatikan, karena kodratnya sebagai perempuan untuk bisa mengalami haid, hamil dan menyusui yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Khusus pekerja/buruh Perempuan di PT. Apac Inti Corpora yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Penentuan respondennya melalui non random dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menyeleksi data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan peraturan maupun pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT. Apac Inti Corpora sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak khusus pekerja/buruh perempuan dalam PKB perusahaan berdasarkan Undan-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun terjadi hambatan di perusahaan dalam mengimplementasikan PKB tersebut mengenai hak khusus pekerja/buruh perempuan yang merupakan kesehatan reproduksi pekerja/buruh tersebut. Pemenuhan hak pekerja/buruh perempuan merupakan tanggung jawab dari perusahan. Serikat pekerja juga berperan penting untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai wakil dari pekerja/buruh di perusahaan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah perusahaan bersama-sama Serikat Pekerja memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, pembenahan peraturan perusahaan oleh pengusaha dan penyediaan fasilitas oleh pengusaha untuk menunjang kenyamanan kerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Khusus pekerja/buruh perempuan.