PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM, MELALUI SISMINBAKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO.40 TAHUN 2007, TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Putra, Micky (2008) PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM, MELALUI SISMINBAKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO.40 TAHUN 2007, TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Undergraduate thesis, Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Rich Text (RTF) - Published Version
8Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus

Abstract

Perkembangan IT (Information Technology) yang menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran online secara mudah dan cepat telah mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia dimana dalam tahap pengesahan permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. Dengan memperhatikan fakta yang ada maka penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara secara online. Penulisan hokum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris untuk membahas masalah bagaimana pelaksanaan pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hokum, melalui Sisminbakum setelah berlakunya UU RI No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, serta bagaimana hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengesahan PT sebagai badan hokum melalui Sisminbakum. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hokum mengalami beberapa hambatan, yaitu secara non teknis tentang keabsahan tandatangan secara elektronik dan tentang kecakapan para pihak yang berkepentingan dalam perikatan kemudian hambatan secara teknis yaitu keterbatasan akses teknologi informasi (internet) yang belum tersedia diseluruh wilayah Indonesia dan permasalahan masih rendahnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Notaris harus sangat berhati-hati dan teliti terhadap para pihak yang berkepentingan mengenai kecakapan dalam melakukan perikatan selanjutnya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah terhadap fasilitas teknologi informasi yang memadai sehingga dengan sendirinya juga meningkatkan sumber daya manusia. Kata kunci : Sisminbakum, Perseroan Terbatas, UU RI No 40 Tahun 2007.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:8489
Deposited By:Mr. Hukum Admin
Deposited On:13 Apr 2010 12:13
Last Modified:13 Apr 2010 12:13

Repository Staff Only: item control page