PERJANJIAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Abstract

Pembangunan merupakan kegiatan partisipasi disegala bidang dalam perubahan sosial dalam suatu masyarakat dengan tujuan membuat kemajuan social dan material, bagi sebagian besar mayarakat dengan kemampuan mereka untuk mengatur lingkungannya. Dalam pembangunan pasti memerlukan lahan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pembangunan yang berupa gedung/bangunan dan jalan raya serta sarana umum yang lain. Salah satu lahan yang digunakan dalam hal pembangunan itu adalah kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan itu dengan cara menggunakan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara pemohon pinjam pakai dengan pemegang hak penguasaan atas kawasan hutan tersebut. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah :apakah dasar perjanjian pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan perjanjian pinjam pakai pada umumnya ditinjau dari konstruksi hukumnya beserta perbedaan diantara perjanjian tersebut?, bagaimana penyelesaian masalah tanah kompensasi atau tanah pengganti dari pinjam pakai kawasan hutan mengenai perbedaan pendapat tentang ratio serta masalah/sengketa yang terdapat dalam kawasan hutan dan calon tanah kompensasi atau tanah pengganti tersebut?. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis; subyek penelitian yaitu dinas pekerjaan umum bina marga propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah dan Perum Perhutani sedangkan obyek penelitian yaitu perjanjian pinjam pakai kawasan hutan untuk pembuatan jalan dan pembangunan jembatan K. Gelis terletak di Desa Jlegong, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara; metode pengumplan data dengan data primer, data sekunder, dan data tersier; metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif; metode penyajian data melalui proses editing. Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara Perum Perhutani dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bukan merupakan perjanjian pinjam pakai melainkan perjanjian tukar menukar, karena ketidak sesuaian kandungan perjanjian dengan aturan serta essensi pasal 1740-1753 KUHPerdata. Penyelesaian masalah dikawasan hutan yang disebut juga sengketa tenurial dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mufakat demi terhindarnya kontak fisik yang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perjanjian Tukar Menukar, Sengketa tenurial.