PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI SEMARANG

Abstract

Penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, terletak di tangan hakim. Dengan demikian, di tangan hakim itulah nasib pelaku tindak pidana keimigrasian dan sekaligus nasib dari tindak pidana tersebut ditentukan, dalam arti apakah tindak pidananya terbukti dan pelakunya bersalah, sehingga dapat di pidana. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, antara lain peranan hakim dalam pemberian atau penjatuhan pidana, pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, serta penerapan sanksi pidananya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, artinya peneliti berusaha untuk membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian ini dengan mempelajari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Spesifikasi penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Dalam penentuan sampel, peneliti memilih daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dimana terdapat Kantor Imigrasi Semarang yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Kemudian metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan pertimbangan untuk menjamin kemanfaatan orang asing dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian. Hasil Pengawasan mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat Tindakan Administratif maupun Pidana. Walaupun undang-undang keimigrasian adalah peraturan administrasi, akan tetapi di dalamnya juga memuat aspek pidana, bahkan ada lembaga tindakan yang bersifat preventif dan beraspek nasional maupun internasional. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif (sanksi administratif) dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dikeluarkannya Undang-Undang Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk adanya suatu landasan bagi aparat keimigrasian dalam menunaikan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, aparat keimigrasian juga bertugas menegakkan hukum dan keamanan dalam rangka ikut serta memelihara stabilitas di bidang ideologi, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta mencegah timbulnya pengaruh negatif dari perlintasan orang antar negara dan kebudayaan asing di Indonesia. Kata Kunci : Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Keimigrasian