PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI DESA TALUN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia. Tanah Merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat. Di Indonesia, pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia sejak jaman kolonial hingga saat ini berawal dari ketidakadilan agraria. Oleh karena itu kemiskinan harus diakhiri dengan menegakkan keadilan agraria. Undang-Undang Landreform merupakan suatu produk untuk membangun keadilan agraria dan keadilan hubungan produksi di sektor pertanian sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945. Redistribusi tanah adalah kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian Negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau “tanah redis“ adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah /BPN sebagai obyek Landreform. Tujuan redistribusi tanah yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana dilakukan penelitian yang mengacu pada penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk memperoleh ketentuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melalui penelitian atau terjun langsung dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data yang diperoleh ini merupakan data primer. Berdasarkan analisis data, pembahasan masalah, dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di desa Talun mendapat sambutan yang positif dari mayarakat khususnya petani penerima manfaat. Kendala yang dihadapi antara lain sebagian besar petani penerima manfaat merasa keberatan dengan adanya pajak BPHTB yang wajib dibayar oleh mereka sedangakan mereka sendiri adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, lokasi tanah pertanian yang diredistribusikan terkena banjir tahunan akibat luapan Sungai Juwana, pengumpulan data inventarisasi dan identifikasi para petani penggarap yang diperlukan untuk syarat redistribusi belum lengkap dan membutuhakan waktu yang cukup lama. Upaya untuk mengatasinya antara lain Sekretaris Desa yang berinisiatif untuk membayarkan terlebih dahulu pajak yang wajib dibayar oleh petani penerima manfaat dengan uang pribadinya terlebih dahulu, para petugas dari desa yang mendatangi ke rumah para petani penggarap untuk mengumpulkan data, karena jika menunggu inisiatif para petani penggarap tentunya akan semakin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan pendataan. Kata kunci : Landreform, redistribusi tanah.