IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Abstract

Tanah merupakan suatu bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Di atas tanah manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan keseharian untuk mencari nafkah, bertani berkebun dan lain sebagainya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat menarik untuk dikrtisi, mengingat begitu banyaknya pengadaaan tanah yang berkedok untuk kepentingan umum, namun dalam implementasinya sama sekali bukan untuk kepentingan umum. Keaadan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan filosofi hukum yaitu aspek kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya norma-norma kepentingan umum dalam Perpres 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sudah sesuai dengan asas-asas pengadaan tanah yang ada dalam Hukum Tanah Nasional, serta dampak dari implementasi prinsip kepentingan umum, terhadap pembangunan untuk fasilitas umum. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada kaidah-kaidah hukum secara tertulis. Karena data-data yang diambil berasal dari studi kepustakaan. Dalam implementasinya prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang tertuang dalam Perpres 65 Tahun 2006, belum sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional. Masih ada yang terlanggar dari asas-asas ini yaitu mengenai penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri bila jalan musyawarah tidak selesai (sistem konsinyasi) dan belum adanya pengertian yang tegas dan jelas mengenai kepentingan umum. Sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda di masyarakat. Serta dampak yang ditimbulkan dari suatu implementasi prinsip kepentingan umum terhadap pembangunan untuk fasilitas umum yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, dengan adanya pembangunan kepentingan umum di masyarakat maka akan mempercepat pertumbuhan sarana-prasarana dalam masyarakat, dan bagi masyarakat yang terkena pembebasan bila dilakukan sesuai aturan yang berlaku maka akan mengalami peningkatan dibidang sosial dan ekonomi. Namun bila suatu implementasi prinsip kepentingan umum, tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada, maka akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang terkena pembebasan. Baik dari segi sosial maupun ekonominya. Contohnya, akan kehilangan mata pencaharian, pendapatannya akan menurun, dan adanya rasa ketidakadilan. Kata Kunci : implementasi prinsip kepentingan umum, pengadaan tanah.