IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TUBAN

Abstract

Kebijiakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan konfigurasi politik Implementasi wewenang dipengaruhi beberapa aspek, sumber daya manusia, sumber daya alam dan kemampuan daerah dalam perolehan sumber pendapatan. Aspek tersebut mempengaruhi Implementasi dan tugas pembantuan antara daerah satu dengan daerah lain.(termasuk di Kabupaten Tuban.). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tuban.dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hal-hal yang dapat disimpulkan yaitu: Kabupaten Tuban mengalami masa peralihan dari PP No 25 Tahun 2000 ke PP Nomor 38 Tahun 2007 dan baru akan terimplementasi secara riil per 1 Januari 2009. Tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada desa. Pemerintah Kabupaten Tuban disarankan mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung terimplementasikannya PP No 38 Tahun 2007, mempercepat pelaksanaannya, dan lebih serius dalam pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Kata Kunci: Implementasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan.