Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. (Studi Kasus Penistaan Agama di Malang, Jawa Timur)

Adiputro S., Anugrah (2008) Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. (Studi Kasus Penistaan Agama di Malang, Jawa Timur). Undergraduate thesis, Perpustakaan F.Hukun Undip.

[img]Microsoft Word
21Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus

Abstract

Indonesia adalah bangsa yang mejemuk, hal ini disebabkan oleh karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan bahasa daerah, serta berbagai keyakinan kepercayaan yang ada dan hidup damai berdampingan di Indonesia bahkan sebelum berdirinya Republik Indonesia. Sejak era reformasi mulai maraknya muncul kasus-kasus penyuimpangan di masyarakat, salah satunya adalah mulai maraknya tindak pidana penistaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat yang telah ada. Salah satu hasil penelitian yang dapat dicermati dari hasil penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah tentang tindak pidana penistaan agama yang ada dalam KUHP saat ini maupun dalam UU no.1 Pnps tahun 1965. Hal ini diperlukan atas dasar dengan tidak dapat dipidananya terdakwa dengan pasal penistaan agama, tetapi dipidana dengan pasal tentang penyiaran yang menyebabkan kebencian. Perbandingan Hukum Pidana sebagai salah satu ilmu untuk memperluas khazanah hukum pidana juga digunakan untuk mempertajam analisis dan menemukan suatu cara pandang baru dalam pengaturan tentang tindak pidana penistaan agama yang lebih baik dan lebih terperinci dalam konsep KUHP yang akan datang. Oleh karena itu penulis mempunyai kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana penistaan agama terutama yang ada dalam KUHP saat ini, perlu diatur secara lebih jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam baik dalam masyarakat dan untuk mempermudah kinerja para aparat penegak hukum. . Kata kunci: Tindak pidana, penistaan agama, KUHP, UU no.1 Pnps/1965, Perbandingan Hukum Pidana.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:8442
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:13 Apr 2010 08:34
Last Modified:13 Apr 2010 08:35

Repository Staff Only: item control page