KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENGADILAN ANAK

Abstract

Di Indonesia sering dijumpai perilaku anak yang diketegorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakukan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu,pelanggaran hak-hak anak baik yang terlihat jelas maupun tidak, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa. Melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, maka hal tersebut menjadi perhatian penulis, apakah sistem pemidanaan yang diperuntukkan kepada anak sudah berjalan dengan baik atau belum.Oleh karena itu diperlukan perlindungan akan hak-hak anak disini, khususnya dalam hal kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan khususnya dalam pengadilan anak yang dikaitkan dengan perlindungan anak merupakan latar belakang dari permasalahan yang timbul dalam penelitian penulisan hukum yang berjudul : “KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENGADILAN ANAK.” . Permasalahan dari penulsan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari tentang pengaturan kebijakan sistem pemidanaan dalam pengadilan anak, dimulai dari pengaturan mengenai strafsoort, strafmaat, dan strafmodus dari hukum pidana yang berada di dalam KUHP dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan permasalahan dalam penulisan ini, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif yang sumber data utamanya hanyalah data sekunder, yang berarti sepenuhnya menggunakan bahan kepustakaan, penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Maka dari itu penulisan hukum ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yaitu mengenai sistem pemidanaan dan pengadilan anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya ketentuan-ketentuan baru mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan seluruh pengaturan mengenai sistem pemidanaan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perbedaan pengaturan sistem pemidanaan yang dterapkan kepada orang dewasa dengan anak. Mengingat anak sebagai penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi agar dapat melanjutkan dalam menjalankan cita-cita bangsa. Kata Kunci : Sistem Pemidanaan, Kebijakan Hukum Pidana, Pengadilan Anak.