TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI JUAL-BELI ISTISHNA’ PADA  BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG SEMARANG

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin modern,  kebutuhan masyarakat akan jasa lembaga keuangan dan perbankan juga semakin besar. Dengan adanya dual banking system di Indonesia, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memilih jasa perbankan yang lebih sesuai dengan keinginannya. Hadirnya bank syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. 
Bank syariah memiliki berbagai macam produk, baik untuk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun produk jasa. Salah satu dari produk penyaluran dana tersebut adalah istishna’. Produk pembiayaan ini diperuntukkan terhadap kebutuhan akan jasa konstruksi. Pelaksanaan pembiayaan ini menggunakan sistim jual-beli yang lebih sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hanya saja barang yang diperjualbelikan dalam produk pembiayaan ini bukanlah barang yang ready stock sehingga terlebih dahulu harus dilakukan pemesanan terhadap pembuatan barang tersebut. Hal inilah yang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam karena jual-beli terhadap barang yang tidak ada wujudnya  pada dasarnya tidak diperbolehkan menurut ketentuan syariah Islam kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tersebut. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan melalui penelitian yuridis empiris, dengan melihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan kenyataan yang ada. Agar penelitian ini terlaksana dengan maksimal, maka penulis menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung di lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan perundangan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti buku-buku, literatur tentang perbankan dan brosur yang memuat data-data bank syariah). 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh peneliti, perjanjian/akad istishna dilaksanakan oleh nasabah pembeli, pihak bank dan nasabah penjual/produsen atau kontraktor. Nasabah pembeli melakukan pemesanan barang dengan akad istishna’ kepada pihak bank. Kemudian bank membuat kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) kepada produsen/kontraktor untuk membuat barang tersebut. 
Kenyataannya, dalam implementasi jual-beli istishna’ yang seharusnya benar-benar menerapkan prinsip syariah yang anti-riba. Tetap dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang bisa saja bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan produk pembiayaan ini di masyarakat oleh bank syariah.

Kata Kunci : Jual-beli istishna’, Prinsip Syariah Islam.