KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPPKAD DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa da kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan otonomi daerah pada saat ini dilaksanakan dengan memberi kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah apakah diterapkannya UU No. 32 Tahum 2004 tentang Pemerintah Daerah akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali, bagaimana pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, dan kendala apa yang dihadapi dalam usaha untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai sesuatu yang berkaitan dengan penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian, dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menjadi lebih leluasa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Boyolali. Karena, kewenangan pengelolaan sepenuhnya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga dari kewenangan yang dimiliki tersebut usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud. Dan pengelolaan tersebut bisa dilihat semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak, retribusi, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.