TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga menjadikan pengangkutan laut sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, baik untuk pengangkutan barang maupun penumpang. Sebelum dikeluarkannya UU Pelayaran No.21 Tahun 1992, masalah pengangkutan laut sangat kompleks dan sulit dalam mengatasinya sehingga dengan keberadaan UU Pelayaran tersebut sedikit banyak membantu dalam usaha pengangkutan laut di Indonesia. Perusahaan pengangkutan adalah salah satu alat penunjang pengangkutan laut, dengan adana perusahaan pengangkutan laut, arus peredaran barang dalam negeri maupun luar negeri dapat terlaksana dengan lancer. Oleh karena itu. PT.Global Freight Semesta sebagai salah satu perusahaan pengangkutan di Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan jasa pengangkutannya dibidang tanggung jawab pengangkutannya. Namun didalam pelaksanaannya PT.Global Freight Semesta juga mengalami hambatan-hambatan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengangkutan barang-barang ekspor keluar negeri. Berdasarkan permasalahan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau proses yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, aspek yuridisnya dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengangkutan barang. Sedangkan aspek empirisnya yaitu pelaksanaan dari peraturan tersebut dalam praktek, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkutan ke arah yang lebih sempurna. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut