PERANAN COMMUNITY POLICING DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Abstract

Dalam menghadapi masalah keamanan, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan suatu tindakan pencegahan agar tidak terganggunya keamanan masyarakat. Upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dan merupakan bagian tugas polisi sebagai aparat penegak hukum di lapangan. Kegiatan perpolisian tradisional dalam memberantas kejahatan dianggap kurang efektif sehingga perlu dibangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Untuk mendukung hal itu, maka diterapkanlah model Communtiy Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, model perpolisian ini juga diterapkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah di Kota Semarang. Salah satu wujud dari Community Policing ini adalah adanya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang beranggotakan klub-klub sepeda motor yang bernaung di bawah Polwiltabes Semarang. Selain itu, di setiap Polsek dan Polres juga memiliki FKPM yang beranggotakan masyarakat dan personel kepolisian yang diharapkan dapat turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat membantu pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas di kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: bagaimana keberadaan Community Policing di Kota Semarang, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Community Policing di Kota Semarang, dan bagaimana peranan Community Policing dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penagamatan dan wawancara terhadap petugas Polmas dan anggota FKPM Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Community Policing di Kota Semarang sudah berjalan dengan cukup baik dan cukup berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan, terutama dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindak pidana ringan (tipiring) dan kasus sosial seperti masalah perkelahian, kenakalan remaja, waris, miras dan tindakan lainnya, namun belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Selain itu, ditemukan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan FKPM seperti adanya pembuatan seragam dan Kartu Tanda Anggota (KTA) FKPM, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesan eksklusif bagi anggota FKPM dan rawan terjadi penyalahgunaan atribut tersebut sehingga menimbulkan masalah baru. Kata kunci: Community Policing, Pencegahan, Penanggulangan, Tindak Pidana Kejahatan.