TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

Abstract

Makin berkembangnya pengaruh budaya barat dalam proses integrasi sosial di Indonesia, diharapkan hukum bisa menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi angka kriminalitas yang semakin meningkat. Salah satunya adalah makin meningkatnya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, dimana hal tersebut karena kurang tegaknya hukum yang mengatur sehingga menyebabkan menjamurnya praktik-praktik aborsi secara ilegal. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah pengaturan hukum positif Indonesia dalam menangani tindak pidana aborsi dan praktik pengadilan dalam menangani tindak pidana aborsi. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu didasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan juga menggunakan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai badan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia, dimasukkan dalam kategori kekuasaan kehakiman. Praktik pengadilan dalam menangani tindak pidana aborsi ini dimulai ketika berkas dari kejaksaan masuk ke Pengadilan sampai penyelesaiannya yang berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa tindak pidana aborsi yang terjadi di Kota Semarang hingga saat ini hanya ada beberapa kasus saja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam menjatuhkan putusannya Hakim tidak melihat pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, putusan terhadap tindak pidana aborsi tersebut hanya dijatuhkan berdasarkan KUHP saja. Kata kunci : aborsi-tindak pidana-KUHP.