IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERKESPRESI (STUDI KASUS JAFAR PANAHI DI IRAN)

Abstract

Kebebasan berkespresi merupakan HAM yang diakui Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan enyampaikan informasi dengan cara apa pun dan melalui media apa pun. Meskipun prinsip HAM kebebasan berekspresi telah diakui secara internasional, beberapa negara masih membatasi dengan ketat pelaksanaan hak tersebut. Penulisan hukum ini hendak membahas dua rumusan masalah, yakni (1) Eksistensi hak kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan (2) Implementasi hak kebebasan berkespresi tersebut dalam kasus Jafar Panahi di Iran. Rumusan Masalah tersebut diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis. Penulisan ini mengutamakan data kepustakaan instrumen hukum internasional yang bertahan hidup di sana. Selain terdapat di dalam UDHR, prinsip kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Pasal 5 ayat d poin (viii) ICERD 1965, Pasal 19 ICCPR 1966, Pasal 1 CEDAW 1979, Pasal 13 ayat 1 UNCRC 1989, dan Pasal 1 poin (b) Prinsip Johannesburg 1995. Pemerintah Iran meratifikasi ICCPR dan sebagai anggota PBB terikat secara moral dengan ketentuan dalam UDHR, namun penerapan prinsip kebebasan berekspresi belum terlaksana dengan baik di Iran, karena penangkapan Jafar Panahi tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi internasional maupun Undang-Undang negara bernafaskan Islam yang berlaku di negara tersebut. Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Hak Asasi Manusia