PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DENGAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBING 1997

Ardhyanto, Yohanes Pemandi Ajie (2007) PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DENGAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBING 1997. Undergraduate thesis, Perpustakaan F.Hukun Undip.

[img]Microsoft Word
21Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus

Abstract

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirancang khusus untuk memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia terhadap ancaman terjadinya tindak pidana terorisme. Undang-Undang ini merupakan pengadopsian dari 13 (tiga belas) Konvensi Internasional yang berbicara mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk di dalamnya adalah The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan komparatif yuridis normatif dan data sekunder sebagai data penelitian untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teknik perbandingan digunakan untuk melihat kesiapan dari para penyusun dan penegak hukum dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana terorisme. Penelitian dititikberatkan kepada permasalahan utama yang menyangkut definisi tindak pidana terorisme, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, dan penetapan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitian perbandingan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997 menunjukkan adanya beberapa indikator kegagalan dalam pembuatan dan penetapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini. Ketidakjelasan definisi mengenai tindak pidana terorisme dan lemahnya sub-sub sistem penegak hukum di Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme merupakan dua faktor utama yang menjadi indikator kelemahan undang-undang ini. Pembenahan ke depan diarahkan kepada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai peninjauan kembali atas penetapan definisi tindak pidana terorisme dan peningkatan kinerja sub-sub sistem penegak hukum di Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana terorisme. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:8277
Deposited By:Mr. Hukum Admin
Deposited On:08 Apr 2010 09:45
Last Modified:22 Apr 2010 05:48

Repository Staff Only: item control page