TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Abstract

Penggunaan sistem peradilan pidana merupakan suatu respon penanggulangan dan penanganan kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan prioritas utama yang keberhasilannya tetap diharapkan, lagi pula pada bidang penegakan ini pulalah dipertaruhkan makna negara berdasarkan atas hukum. Penyidikan merupakan bagian awal dari berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan bukan tidak mungkin akan menjamin terwujudnya keadilan terhadap setiap pihak baik itu terhadap tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan.Menghadapi kejahatan terorisme yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya dan menyadari dampak yang diakibatkan dari kejahatan tersebut sangat besar maka dalam penanganan kejahatan terorisme diberikan aturan-aturan bersifat khusus yang tentunya menyimpang dari aturan umum yang semestinya digunakan baik itu secara materiil ataupun secara formil. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi mengenai prosedur penyidikan terhadap kejahatan terorisme dan beberapa hal yang terkait dengan penyidikan kejahatan terorisme seperti halnya peraturan yang menjadi pedoman aparat dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum terhadap kejahatan ini serta kendala yang dihadapi aparat (kepolisian) dalam melaksanakan penyidikan kejahatan terorisme ini. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk menyusun penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang mengkhususkan diri pada kaidah-kaidah hukum (pendekatan secara yuridis) dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai aturan khusus dalam menghadapi kejahatan terorisme baik yang bersifat substansial maupun yang bersifat formal. Namun demikian aturan yang berlaku secara umum KUHP dan KUHAP masih berperan signifikan mengingat hal yang diatur dalam aturan khusus tersebut hanyalah yang bersifat penting sebagai respon dari karakteristik yang dimiliki kejahatan terorisme. Kata kunci: Tindak pidana terorisme dan Penyidikan tindak pidana terorisme.