DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Abstract

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Dalam hal ini, hakim yang merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang di kehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Peluang ini membawa konsekuensi terjadinya disparitas pemidanaan. Dalam praktek peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kota Semarang”. Ada pun perumusan masalah yang diteliti yaitu: apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dan upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengadakan pengumpulan atau inventarisasi literature putusan-putasan hakim dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada dasarnya faktor yang menyebabkan disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah karena adanya praktek mafia peradilan di dalam tubuh pengadilan yaitu dalam bentuk tawar-menawar atau negosiasi putusan (mulai dari bebas hingga putusan sekian tahun ada harganya tersendiri), sehingga berat ringannya putusan yang dijatuhkan tergantung dari besar kecilnya uang suap yang diberikan. Namun hal ini sulit dibuktikan karena bersifat sistematis, konspiratif, kolektif serta dilakukan oleh pemegang otoritas untuk menjatuhkan putusan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pemidanaan