PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK (ADAT) DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Abstract

UUPA mewajibkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menyelenggarakan pensertipikatan tanah baik secara sporadik maupun secara sistematik melalui PRONA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas hak milik (Adat) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan atau tidak mendaftarkan tanahnya serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pensertipikatan tanah bekas hak milik (Adat) dan cara mengatasinya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang mengandung makna bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum agraria dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan masyarakat dengan hukum yang masih berlaku saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Data yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang diajukan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian. Pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas hak milik (adat) di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah dilakukan secara sporadik maupun secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sistematik telah dilakukan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), sedangkan pendaftaran secara sporadik atas inisiatif sendiri (individu) dilakukan melalui penegasan konversi. Pendaftaran tanah secara sistematik banyak diikuti warga dikarenakan biaya yang ringan. Sedangkan pendaftaran secara sporadik prosesnya lama serta biaya yang cukup mahal. Disamping faktor biaya, masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah disebabkan faktor pendidikan yang rendah sehingga tidak mengerti pentingnya pensertipikatan tanah. Hambatan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah yang dirasakan masyarakat karena tidak mengerti prosedur pendaftaran tanah maka dapat dilakukan sosialisasi, sedangkan minat masyarakat yang tinggi untuk mendaftarkan tanahnya tetapi tidak memiliki biaya maka dihimbau untuk diadakan PRONA kembali. Disamping itu, hambatan yang dirasakan oleh Kantor Pertanahan adalah berkas permohonan dari warga yang ingin mendaftarkan tanahnya tidak lengkap sehingga menghambat proses pensertipikatan tanah. Untuk itu, diharapkan semua berkas permohonan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah