PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASALAH PENGEMISAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Ditambah lagi tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup serta jumlah kepadatan penduduk yang meningkat. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang sudah mencapai sekitar 463.535 dari total jumlah penduduk Kota Semarang yang berjumlah sekitar 1.647.618 penduduk. Kemiskinan struktural yang demikian, pada taraf tertentu mengubah perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan dirinya untuk tetap survive dalam kehidupannya. Dampak dari kemiskinan itu sendiri diantaranya adalah timbulnya berbagai macam “penyakit masyarakat” yang antara lain berupa pengemisan. Menanggapi terus meningkatnya jumlah penduduk miskin yang di dalamnya terdapat praktek pengemisan, maka dalam hal ini diperlukan adanya usaha pemerintah Kota Semarang dalam penegakan hukum agar terciptanya suatu ketertiban sosial. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap masalah pengemisan di Kota Semarang, lalu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Semarang, dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah pengemisan di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-empiris. Pendekatan dalam penelitian dan penulisan ini dimulai dengan menjelaskan dan mendiskripsikan fenomena yang ada kemudian dianalisis baik secara normatif maupun sosial. Agar penelitian ini terlaksana dengan baik, maka penulis menggunakan data primer (data yang ada diperoleh langsung di lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan perundangan). Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh penulis, di Kota Semarang tidak ada peraturan daerah yang mengatur masalah pengemisan. Dalam penegakan hukum terhadap masalah pengemisan di Kota Semarang dilakukan dengan cara penal, dan non penal. Kenyataannya, meskipun dari data-data yang didapat oleh penulis mengenai penegakan hukum terhadap masalah pengemisan di Kota Semarang terdapat beberapa ketimpangan dalam pelaksanaannya, namun semuanya tetap berpedoman pada undang-undang. Ketimpangan tersebut terjadi karena pemerintah Kota Semarang mengalami beberapa hambatan diantaranya terbatasnya tempat penampungan dan dana yang mengakibatkan tidak maksimalnya terhadap pembinaan dan bantuan yang diberikan terhadap para pengemis. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kerjasama dan koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam penegakkan hukum terhadap masalah pengemisan. Kata Kunci : penegakan hukum, pengemisan, Kota Semarang