PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PULSA DALAM PERSAINGAN USAHA ANTAR PERUSAHAAN OPERATOR

Abstract

Indonesia kini memiliki beberapa perusahaan operator besar seperti, Indosat, Telkomsel, Exelcomindo, Mobile-8, Bakrie Telecom, AXIS, dan sebagainya. Hadirnya beberapa perusahaan operator tersebut ternyata memicu adanya persaingan usaha tidak sehat berupa perjanjian penetapan harga atau sering disebut juga dengan kartel SMS dan persaingan dalam melakukan promosi mengenai tarif pulsa. Promosi mengenai tarif pulsa yang dilakukan oleh perusahaan operator sering merugikan konsumen akibat tidak memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai tarif pulsa tersebut. Dalam hal ini, tentunya konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan konsumen dalam menggunakan produk dan layanan perusahaan operator. Permasalahan yang diuraikan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tarif pulsa serta bagaimana pelaksanaan penggunaan tarif pulsa yang ditetapkan oleh perusahaan operator terhadap konsumen jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan penelitian pada studi kepustakaan dengan mengkaitkan peraturan – peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tarif pulsa adalah berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.9/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Selain itu, dalam pelaksanaannya telah ditemukan adanya perjanjian penetapan harga atau praktek kartel SMS antar perusahaan operator serta promosi tarif pulsa yang telah merugikan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Persaingan usaha, Perusahaan Operator