TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abstract

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya adalah penyakit masyarakat yang penanganannya harus komperhensif dan berakar pada pola hidup masyarakat itu sendiri. Bila ditinjau secara fenomenologis, penyalahgunaan narkoba terjadi dalam kerangka ketersediaan dan permintaan (“supply” & “demand”). Selama masih ada permintaan, maka narkoba akan terus tersedia.Pada Undang-Undang. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur tentang narkoba, dicantumkan pasal-pasal yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba. Adanya pasal-pasal tersebut menunjukkan keterlibatan hukum dalam pengaturan rehabilitasi seorang pecandu dalam rangka memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial seorang pecandu narkoba. Pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika didalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melaluii sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia. Untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian, penulis memerlukan data- data yang bersumber pada literatur, buku-buku,dan data yang ada di lapangan, dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulannya adalah :Studi kepustakaan yaitu, pengambilan data sekunder diperpustakaan untuk mencari konsep-konsep, teoriteori, peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilaksanakan dengan pejabat terkait di Pengadilan Negeri yaitu Hakim yang pernah melakukan putusan terhadap terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba. Maka dari itu untuk adanya kepastian dalam penerapan sanksi yang di berikan hakim kepada pelaku penyalahguna Narkotika , maka Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hal ini dapat memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat untuk penyalahguna narkoba dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut. Kata kunci : Pemidanaan-Penyalahgunaan Narkotika. 6